DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Bentuk dan Besaran Nilai Penambahan Penyertaan Modal; Mekanisme Penyertaan Modal; Restrukturisasi Neraca Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok; Larangan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan / atau manfaat lainnya;
c.bahwa sesuai rencana kerja dalam rangka mengoperasionalkan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong akan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok;
d.bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sorong pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok;
e.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sorong ke Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d perlu direalisasikan tepat waktu sesuai rencana kerja operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong;
f.bahwa Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok akan ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong;
g.bahwa Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Sorong, meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sorong Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SORONG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MALAMOI OLOM WOBOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
2.Bupati adalah Bupati Sorong.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantuk kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Malamoi Olom Wobok yang selanjutnya disebut BUMD PT. Malamoi Olom Wobok adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Sorong.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Malamoi Olom Wobok bertujuan untuk:
1. a.Melakukan investasi permanen, berkelanjutan dan tidak untuk diperjual belikan atau ditarik kembali;
2. b.Menjadikan pemerintah daerah menjadi pemilik saham utama dan dominan pada BUMD PT. Malamoi Olom Wobok sehingga menjadi pihak penentu dalam arah dan kebijakan manajemen BUMD PT. Malamoi Olom Wobok;
3. c.Mendukung kinerja BUMD PT. Malamoi Olom Wobok yang akan ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong;
4. d.Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; dan
5. e.Memberikan kontribusi perolehan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Malamoi Olom Wobok.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD PT. Malamoi Olom Wobok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tanah dan Jalan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Besaran Nilai Nominal Penambahan penyertaan modal berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan luasan tanah 2.985.000. m2 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu meter persegi) atau seluas 298,5 ha (dua ratus sembilan puluh depalan koma lima hektar) yaitu sebesar Rp20.046.350.000,00 (dua puluh milyar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Jalan sepanjang 5,5 (lima koma lima) Km dengan nilai sebesar Rp52.604.889.900,00 (lima puluh dua milyar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Mekanisme Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan seperti berikut:

a.Menghapus buku Tanah dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di muka pada Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
b.Menyusun akta penyertaan modal yang ditandatangani Bupati yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di muka; dan
c.Bupati menyerahkan sertifikat bukti kepemilikan (hak kelola) ke Direktur BUMD PT. Malamoi Olom Wobok.

BAB V

RESTRUKTURISASI NERACA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MALAMOI OLOM WOBOK

Pasal 6

(1)Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka BUMD PT. Malamoi Olom Wobok wajib melakukan restrukturisasi neraca untuk menyatakan bahwa ekuitas BUMD PT.Malamoi Olom Wobok bertambah sebagai akibat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
(2)Ekuitas BUMD PT. Malamoi Olom Wobok bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp72.500.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dinyatakan dalam bentuk saham.
(3)Penambahan ekuitas sebesar Rp72.500.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan 72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4)Nilai nominal saham sebesar Rp72.500.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da ayat (3) merupakan ekuivalensi harga tanah dan jalan sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sorong ke nilai ekuitas saham pada BUMD PT. Malamoi Olom Wobok dengan mengakui harga tanah dan jalan.
(5)Hasil restrukturisasi Neraca BUMD PT. Malamoi Olom Wobok tidak mengubah proporsi kepemilikan saham yaitu tetap 100% saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEROAN TERBATASMALAMOI OLOM WOBOK

Pasal 7

Dengan adanya restrukturisasi neraca BUMD PT. Malamoi Olom Wobok yang menegaskan adanya penambahan ekuitas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka BUMD PT. Malamoi Olom Wobok wajib mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk diselaraskan penambahan ekuitas saham terkini.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 8

Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUMD PT. Malamoi Olom Wobok dilarang menggunakannya selain untuk kepentingan yang selaras dengan tujuan sebagai Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 8 Agustus 2018 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 8 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd MOHAMMAD SAID NOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018, NOMOR 3 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 19630525 199307 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : ( 3 / 11 / 2018 )

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…