DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kriteria dan Pemberian Bantuan Sosial; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPcmbcrian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial;
d.bahwa pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA • Menimbang TATA CARAPENGANGGARAN,PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABANDAN PELAPORANSERTA MONITORINGDAN EVALUASIBELANJA BANTUANSOSIAL YANGBERSUMBERDAR! ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENSORONG TENTANG PERATURANBUPATISORONG NOMOR 32 TAHUN 2016 BUPATISORONG . PROVINSIPAPUABARAT ( SALINAN ) .• ,j
1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersib dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir keadilan dan kepatu tan sesuai dengan kernampuan keuangan daerah;
e.bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 30 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubah an Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantu an sosial yang menegaskan mengenai klasifikasi penganggaran belanja bantu an sosial menurut kelornpok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
1. f.bahwa dalam rangka mempedomani Pasa123A ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab perIu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja ban tuan sosial;
1. g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, huruf c, buruf d, huruf e dan buruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong; Mengingat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
  1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  15. 17.Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
  16. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun : Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
  17. 1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
  18. 2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sorong.
  19. 3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalarn rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasukdidalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah tersebut.
  20. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Sorong dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  21. 5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUANSOSIALYANG BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN· BELANJA DAERAH KABUPATENSORONG Menetapkan MEMUTUSKAN: 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

19.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 20 11 ten tang Pedoman Pern berian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber Dad Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalahperangkat daerah pada Pemerintah Oaerah yang melaksanakan pengelolaan APBO.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKDadalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah (BPKAO) yang melaksanakan pengelolaan APBOKabupaten Sorong.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPO adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dikoordinir oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta rnelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBO yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran PPKOyang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalahrencana kerja dan anggaran BPKAOselakuBendahara Umum Oaerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran OPO yang selanjutnya disingkat RKA- OPO adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPO.
11.Ookumen Pelaksanaan Anggaran PPKO yang selanju tnya disingkat OPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAO selaku Bendahara Umum Daerah.
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat . ,DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 'belanja setiap OPo yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uangjbarang dari pemerintahdaerah kepada individu, keluarga, kelompok danjatau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensiterjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompokdanj atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15.Organisasi Kernasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila . termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkanketentuan perundang-undangan. Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memenuhi kriteria:

a.selektif;
b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c.bersifat semen tara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
d.sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten Sorong dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian bantu an sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat un tuk masyarakat.

Pasal 5

Bagian Kedua Kriteria Bantuan sosial Tujuan pemberian bantuan sosial untuk melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 4

a.uang; darr/atau
b.barang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan perfanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBDKabupaten Sorong.

Pasal 2

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3)Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5)Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang Pasal 8
(1)Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
(2)Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufb meliputi:
1. a.memiliki identitas yang jelas;
2. b.berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Sorong darr/atau wilayah administrasif pemerintahan lainnya.
(3)Kriteria bersifat semen tara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(4)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantu an telah lepas dad resiko sosial.
(5)Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
1. a.rehabilitasi so sial; ,.b. perlindungan sosial;
2. c.pemberdayaan sosial;
3. d.jaminan sosial;
4. e.penanggulangan kemiskinan; dan
5. f.penanggulangan bencana.

Pasal 7

Pasalll

(1)Bantuan sosial berupa uang darr/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima langsung oleh penerima bantu an sosial.
(2)Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
(3)Bantuan "sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantu an kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makananjpakaian kepada yatim piatujtuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
(2);
(1)Anggotajkelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. a.Individu danjatau keluarga yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. b.Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
3. c.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok danj atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pesantren, paroki, gereja, masjid dan lembaga non pemerintahan lainnya. PasallO Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pasal 9

(6)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(5)huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
(1)Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Surat Permohonan Bantuan Sosial dan lampirannya.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.uraian rencana penggunaan bantu an sosial;
2. b.foto copy identitas diri /Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan sosial; dan
3. c.dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 12

(1)Anggota/Icelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Bantuan Sosial uang yang diajukan oleh Anggota/Kelompok Masyarakat kepada Bupati.
(4)Anggota./kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial barang/jasa secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Kepala OPD berkenaan.
(5)Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
(6)Kepala OPD menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Bantuan Sosial Barang/ Jasa yang diajukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(7). Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada <ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambatsebelum penyusunan APBD.
(8)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dalam rangka penyusunan APBDInduk.
(9)Dalam hal usulan bantuan sosial secara tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterima setelah penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka usulan bantuan sosial di evaluasi untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang direncanakan.
(10)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Daftar Rekapitulasi Usulan Bantuan Sosial Uang berdasarkan Daftar Usulan Bantuan Sosial Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyusun Daftar Rekapitulasi Usulan Bantuan Sosial Barang/Uasa berdasarkan Daftar Usulan Bantuan Sosial Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat sebelum penyusunan APBD. BABIV PENGANGGARAN ------- -- -- -- ------------------------------
(1)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk disposisi.
(2)Disposisi diberikan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau diberikan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku pengguna anggaran belanja tidak langsung PPKD.
(3)Besaran usulan bantuan sosial yang di-disposisi Bupati dapat disesuaikan dengan permintaan pemohon dan kondisi keuangan daerah.
(4)Besaran disposisi Bupati kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diantaranya :
1. a.Individu danj atau keluarga;

Pasal 16

(1)Usulan Bantuan Sosial berupa uang dan Anggota dan/atau Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)yang belum /tidalc tercantum pada Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bisa disetujui dan direalisasikan pada anggaran tahun berjalan berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2)Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: . a. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usulan : dari individu danj atau keluarga; .
1. b.maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usulan dari Kelompok Masyarakat/Lembaga atau Organisasi Non-Pernerintahan.
(3)Pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata anggaran belanja bantuan sosial kategori bantuan sosial yang tidak bisa direncanakan, dengan batasan tidak boleh melampaui pagu anggaran dimaksud.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005