DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pokok Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak; Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Wajib Pajak Perusahaan Cabang Yang Berlokasi di Kabupaten Sorong Bagi Pelaku Investasi Dan Pemenang Penyedia Barang Dan Jasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN CABANG YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SORONG BAGI PELAKU INVESTASI DAN PEMENANG PENYEDIA BARANG DAN JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
6.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usahan jasa atau, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
7.Pengusaha Kena Pajak yang selanjunya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Penjualan Tasa Barang Mewah sebagaimana telah ldiubah yang terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
8.Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari 1 (satu) tempat usaha.
9.Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Cabang adalah Pengusaha, orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tempat usaha.
10.Nomor Pokok Wajib Pajak selanjunya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12.Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah pemenang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sorong.

BAB II

KETENTUAN POKOK PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Sorong, pelaksana/rekanan pemenang tender wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kabupaten Sorong.
(2)Bagi pelaksana/rekanan pemenang tender kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Sorong yang telah memiliki NPWPbaik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan pada tempat tinggal/kedudukan diluar Kabupaten Sorong, diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak perusahaan cabang yang berlokasi di Kabupaten Sorong sebagaimana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.
(3)Setiap pengguna barang dan jasa yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan di Kabupaten Sorong wajib mempersyaratkan dalam dokumen kontrak keharusan memiliki NPWP.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 3

Tata cara pendaftaran NPWP Perusahaan Cabang yang berlokasi di Kabupaten Sorong mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)NPW Pajak Perusahaan Cabang berlaku selama wajib pajak badan atau orang pribadi melaksanakan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Sorong.
(2)Setelah pelaksanaan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa selesai, NPWP Perusahaan Cabang yang berlokasi dapat diajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan.
(3)Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP Perusahaan Cabang yang berlokasi di kabupaten sorong dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa tegoran tertulis dan penundaan perizinan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan.

BAB V

SANKSI PIDANA

Pasal 6

(1)Barangsiapa dengan sengaja menyalahgunakan atau mengunakan tanpa hak NPWP Perusahaan Cabang yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar pajak yang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan merupakan peneriamaan Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 7

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
5. e.melakukan menggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sorong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 BUPATI SORONG, ttd STEPANUS MALAK Diundangkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG : ( 4 / 2015 )

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…