Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018.
Memuat teks peraturan…
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp.1.345.713.124.000,00 2. Belanja Daerah Rp.1.669.664.739.000,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp.(323.951.615.000,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp.325.951.615.000,00 b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp323.951.615.000,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 97.384.803.000,00 b. Dana Perimbangan Rp.899.221.012.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.349.107.309.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Rp. 6.413.933.000,00 b. Retribusi Daerah Rp. 1.640.075.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 992.465.000,00 Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.88.338.330.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.153.380.372.000,00 b. Dana Alokasi Umum Rp.512.300.811.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp.233.539.829.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.171.767.520.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 8.174.855.000,00 c. Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp.169.164.934.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rp.747.518.651.000,00 b. Belanja Langsung Rp.922.146.088.000,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp.428.411.753.000,00 b. Belanja Subsidi Rp 0,00 d. Belanja Hibah Rp. 53.362.250.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.669.347.000,00 g. Belanja Bantuan Keuangan Rp.250.575.301.000,00 h. Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp. 48.832.079.000,00 b. Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp.413.095.298.000,00 c. Belanja Modal Rp.460.218.711.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp.2.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang Rp. 0,00
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 18 September 2018 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 18 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd MOHAMMAD SAID NOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 4 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 19630525 199307 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT: ( 4 / 21 / 2018 )
Membuka PDF…