DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong sudah tidak sesui dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong dalam memeberikan pelayanan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong dan Anggota sehiga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong; [

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Menimbang : : Mengingat :
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
4.Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
5.Bupati adalah Bupati Sorong;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya;
12.Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang selanjutnya disebut Produk Hukum DPRD adalah Produk Hukum berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong.

Pasal 3

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
(3)Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Bagian dipimpin oleh masing-masing Kepala Bagian di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(5)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal (4) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d.Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari;
1. a.Sekretaris.
2. b.Bagian Umum terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian.
3. c.Bagian Keuangan terdiri dari: 1) Sub Bagian Anggaran Sekretariat; 2) Sub Bagian Aggaran Pimpinan dan Aggota; dan 3) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
4. d.Bagian Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari: 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan 3) Sub Bagian Publikasi.
5. e.Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari: 1) Sub Bagian Risalah; 2) Sub Bagian Persidangan; dan 3) Sub Bagian Protokol.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana diamksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 8

(1)Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
1. a.Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan;
2. b.Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
4. d.Menginvetarisasikan barang dan kekayaan/aset pemerintah;
5. e.Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor; dan
6. f.Menyusun program kerja sekretariat DPRD.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. a.Mengelola surat-menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan penyimpanan;
2. b.Menyiapkan undangan dan konsumsi rapat / sidang DPRD;
3. c.Menginventarisasikan/mengumpulkan rencana kerja masing-masing Bagian; dan
4. d.Membantu kegiatan Tata Usaha masing-masing Bagian.
(2)Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:
1. a.Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan barang dan perlengkapan kantor;
2. b.Melakukan investarisasi barang aset pemerintah;
3. c.Melakukan pengadaan, pendistribusian dan pencatatan barang, perlengkapan kantor; dan
4. d.Melakukan pemeliharaan dan perawatan barang dan perlengkapan kantor.
(3)Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
1. a.Menyusun rencana penempatan, mutasi dan pembagian pegawai;
2. b.Memberikan usul pembinaan dan pengembangan pegawai;
3. c.Mengelola proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta pengurusan kesejahteraan pegawai; dan
4. d.Memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Pasal 10

(1)Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
1. a.Menyusun rencana kebutuhan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran sekretariat DPRD dan penghasilan pmpinan dan anggota DPRD;
2. b.Mengelola Administrasi Keuangan Sekretariat, pimpinan dan anggota DPRD;
3. c.Membuat laporan penggunaan Anggaran;
4. d.Mengevaluasi dan memberikan usul perbaikan pengelolaan Anggaran.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…