DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organiosasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organiosasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN: Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SORONG. Pasal I Beberapa ketentuan Pasal 9, Pasal 29 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 31 diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  3. 3.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
4. d.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan;
  2. 2.Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial;
  3. 3.Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
5. e.Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Napsa dan Ex Narapidana;
  2. 2.Seksi Rahabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
  3. 3.Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
6. f.Bidang Pengembangan Usaha Kesejateraan Sosial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
  2. 2.Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Kesejahteraan Sosial;
  3. 3.Seksi Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  1. 2.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiridari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Padi;
  2. 2.Seksi Jangung dan Serelia Lainnya; dan
  3. 3.Seksi Umbi-umbian dan Kacang-kacangan.
4. d.Bidang Hortikultura terdiri dari :
  1. 1.Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
  2. 2.Seksi Tanaman Buah; dan
  3. 3.Seksi Tanaman Hias.
5. e.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
  2. 2.Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
  3. 3.Seksi Pemasaran Hasil.
6. f.Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
  2. 2.Seksi Alsintan dan Pupuk, Pestisida; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan Air dan Irigasi;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Operasional (P2O) terdiri dari :
  1. 1.Seksi Perencanaan Pengembangan Pendapatan;
  2. 2.Seksi Perundang-undangan; dan
  3. 3.Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
4. d.Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan;
  2. 2.Seksi Pendaftaran; dan
  3. 3.Seksi Dokumentasi.
5. e.Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penetapan/Perhitungan Pajak dan Retribusi;
  2. 2.Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;dan
  3. 3.Seksi Keberatan Pajak dan Retribusi.
6. f.Bidang PBB dab BPHTB terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
  2. 2.Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB; dan
  3. 3.Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.
7. g.Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pembukuan;
  2. 2.Seksi Pelaporan; dan
  3. 3.Seksi Persediaan Benda-benda Berharga.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 BUPATI SORONG, ttd STEPAN US MALAK Diundangkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSORONG ttd ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG : ( 6 / 2015 ) LAMPIRAN NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 6 TAHUN 2015 TANGGAL 24 JUNI 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SORONG KEPALA DINAS WAHAI [ l SII… …… SIB… MCW“… KE… …l… [ 1 | I … … … UDANG Ia… "…P… …m "…I-PEMASARAN …m… JABATAN… ”PERT… ] _ _ .] ___—_] ___—] SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PADI T…“… …… WANDA“ DAN”… PERT… …… SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI …DAKSERELIA __ Y…… MUDAH WANDA“… LAINYA ST… PEST… SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI …… _ IA…IIAS …… …m… … “BASI UNITPEIAKSANA TEKNIS… (UPTD) BUPATI SORONG, STEPAN US MALAK LAMPIRAN : NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 24 JUNI 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SORONG KEPALA DINAS SEKRETARIAT s—J—ua STEPAN US MALAK ttd LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 24 JUNI 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SORONG KEPALA… SEKRETARIAT 1 F I ] SIB… SIB… SIB… PROGRAM …DANKEPEGAWAIAN KE… l 1 I | | KB.… … MANG BDANG EDAM … JABATAN PEREICANAANDAN PBDAPATANDAN PMAKDANRETRIBUSI ”BIDAN… …UANDAN … PE…… PSDAFTARAN DAERAH PE… ___—I “___-J ___—__! ___—J ___—J SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI— I—l _ _ _PRENCANAAN …TMN WAP… PIDATAANDANPENMIAN Wu… P…PEIDAPATAN PAJAKDANRETRIBUSI PBDANBPNTB SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI FRM… PENDAFTARAN __ PBIAGHANPAJAKDAN …MTADAN __ …RETRIBUSI …mwm SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI …m DOKUENTASI __ KEGIATAN PAJAK DAN PENAGIHANDAN _ PERSEN… EVALUASI PBDAPATAN RETRIBUSI KEBBKATANPUDANWS BE…ABERHARGA BUPATI SORONG, ttd STEPANUS MALAK

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…