DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sususan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasii Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012;
9.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN : Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 32) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong :

a.Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 11); dan
b.Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014 Nomor 2). Diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat terdiri dari;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Agama, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
  2. 2.Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
4. d.Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Tata Ruang; dan
  2. 2.Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. e.Bidang Ekonomi dan Usaha Daerah terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan Pertambangan; dan
  2. 2.Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. f.Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; dan
  2. 2.Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. g.Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik; dan
  2. 2.Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.
(3)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi : Perencanaan program pengawasan; Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 99.0?!”

Pasal 7

(l) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a.Inspektur;
b.Sekretariat terdiri dari;
1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV
g.Kelompok Jabatan Fungsional. hop-.a

(2)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 BUPATI SORONG, ttd STEPANUS MALAK Diundangkan di Sorong Pada tanggal 24 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG : ( 7 / 2015 ) LAMPIRAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 7 TAHUN 2015 TANGGAL 24 JUNI 2015 | N S P E K T U R S E K R E T A R | A T SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN P E R E N C A N A A N EVALUASI & PELAPORAN ADMINISTRASI & UMUM ,— L f KELOMPOK INSPEKT UR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR JABATAN PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU FUNGSIONAL WILAYAH | WILAYAH || WILAYAH III WILAYAH IV AUDITOR .. BUPATI SORONG, ttd STEPAN US MALAK LAMPIRAN ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 7 TAHUN 2015 TANGGAL 24 JUNI 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SORONG KEPALA BADAN SEKRETARIS SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN K B u A N 0 A N F | I | KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG JABATAN SOSIAL BUDAYA FISIK DAN E K 0 N 0 M I PENELITIAN DAN PENDATAAN DAN FUNGSIONAL PRASARANA DANUSAHADAERAH PENGEMBANGAN PELAPORAN SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG _ _ AGAMA. PENDIDIKAN, PRAWISTA PEKERJAAN UMUM , PERTANIAN. KELAUTAN. INFRASTRUKTUR DAN PENGOLAHAN DATA PEMUDA. DAN OLAH RAGA PERMUKIMAN DAN TATA RUANG KEHUTANAN & PERTAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM ELEKTRONIK SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG LPEMERINTAHq KESEHAT.,NAKEF L PERHUBUNGAN LPERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN L EKONOMI, SOSIAL DOKUMENTASI. STATISTIK. TRANSMIG. DAN KEPENDUDUK DAN TELEKOMONIKASI KOPERASI DAN UKM DAN BUDAYA DAN PELAPORAN BUPATI SORONG, ttd STEPANUS MALAK 67; »— ; ' '

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…