DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penerimaan pengunaan dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi pemerintah Kabupaten Sorong.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan dan Pengunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Pemerintah Kabupaten Sorong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4151). Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 94);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong (Lembaran daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki Pranata Pemerintahan Adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
6.Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong adalah Masyarakat Hukum Adat Moi terdiri dari sub suku Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma Lemas dan Maya yang secara turun-temurun bermukim di Kabupaten Sorong yang melaksanakan hukum adat Moi.
7.Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Marga adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratri, yaitu beberapa marga yang terkait dan tertutup bagi marga lain dalam satu suku. Kelompok ini sering disebut juga sebagai Konfederasi Marga.
9.Kien/atau marga adalah pengertian marga gilek adalah pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilirieal) serta berbentuk Lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang.
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
11.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
12.Daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi di pantai adalah daerah wilayah kerja pertambangan yang merupakan wilayah provinsi atau Kabupaten yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumber produksi (Wellhead) dan/atau anjungan (platform) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi.
13.Daerah penghasil pertambangan di dataran adalah daerah wilayah kerja pertambangan di daratan (Onshore) yang merupakan wilayah Kabupaten yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (Wellhead) dan/atau anjungan (Platform) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (Lifting) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi, Kabupaten yang bersangkutan.
14.Minyak bumi adalah cairan kental cenderung berwarna gelap (biasanya hitam atau hijau) dengan bau kurang sedap yang merupakan campuran hidro karbon dan senyawa organik lainnya dengan unsur karbon yang lebih dominan.
15.Gas Alam atau Natural Gas (NG) adalah material yang diangkat dari perut bumi yang berbentuk gas yang menjadi bahan dasar berbagai produk.
16.Pemberdayaan masyarakat adat adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat adat di daerah penghasil, mencakup antara lain kegiatan di bidang ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup.
17.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian bantuan langsung uang tunai (Cash Money) kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat yang wilayah adatnya terdapat sumber daya alam minyak dan gas bumi dan telah berproduksi.
18.Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dana yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perbaikan hidup Orang Asli Papua.

BAB II

SUMBER PENERIMAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Pasal 2

Penerimaan dari sumber daya alam sektor pertambangan DBH-SDA minyak bumi terdiri dari :

a.penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka otonomi khusus; dan
b.disesuaikan dengan waktu tersisa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerimaan dari sektor pertambangan DBH-SDA gas bumi terdiri atas :

a.Penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) di bagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka otonomi khusus; dan
b.DBH-SDA gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah kurun waktu tersebut akan berubah menjadi 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

(1)DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Provinsi Papua Barat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi berdasarkan prinsip :

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efektif;
d.efisien;
e.ekonomis;
f.transparan;
g.bertanggung jawab;
h.memperhatikan azas keadilan;
i.kepatuhan;
j.manfaat untuk masyarakat;
k.berpihak kepada daerah penghasil (by origin); dan
l.berdasarkan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (based on actual revenne).

Pasal 6

Pembagian dan Pengunaan DBH-SDA minyak bumi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagai berikut :

a.dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
b.dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
c.dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
d.beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli Papua sebesar 5% (lima persen);
e.bantuan langsung tunai kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
f.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).

Pasal 7

Pembagian dan Pengunaan DBH-SDA Gas Bumi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagai berikut :

a.dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs;
b.dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
c.pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
d.beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua sebesar 5% (lima persen);
e.BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
f.Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).

Pasal 8

BLT kepada Masyarakat adat pemililik hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah masyarakat yang berada diwilayah ring 1 (satu) sebagai daerah penghasil.

BAB III

DANA PEMBERDAYAAN ADAT PEMILIK HAK ULAYAT

Pasal 9

(1)Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperuntukan bagi pembedayaan masyarakat Adat pemilik hak ulayat untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adat.
(2)Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus pemerintah daerah dan disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dan/atau bantuan keuangan.
(3)Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan selanjutnya wajib disalurkan pada rekening masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berada di wilayah ring 1 (satu).

BAB IV

BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT ADAT PEMILIK HAK ULAYAT

Pasal 10

(1)BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8 diperuntukan bagi masyarakat adat pemilik Hak Ulayat.
(2)Pembentukan kelembagaan, mekanisme dan prosedur untuk pengelolaan BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda ini diundangkan.
(3)BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 kepada marga pemilik Hak Ulayat.
(4)BLT Kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus Pemerintah Daerah dan wajib disalurkan pada rekening masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berada di wilayah ring 1 (satu).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…