DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP;)
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); MEMUTUSKAN : Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
b.Kabupaten adalah Kabupaten Sorong.
c.Bupati adalah Bupati Sorong.
d.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
e.Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
f.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
g.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
h.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
i.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
j.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari unsur- unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
k.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
l.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan, di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
4. a.Sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
5. b.Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama.
6. d.Bidang Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
7. a.Sub Bidang Pelayanan KTP, KK dan AKTA CAPIL Pengawasan dan Pengaduan; dan
8. b.Sub Bidang Informasi Dokumentasi, Pengawas dan Pengaduan, serta Pengendalian dan Pengkajian.
9. e.Bidang Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari :
10. a.Sub Bidang Perizinan INDAGKOP dan Reklame; dan
11. b.Sub Bidang Perizinan Pertanian, HUB, PAR, SIUJK dan K3.
12. f.Bidang Perizinan Tertentu, terdiri dari :
13. a.Sub Bidang Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO; dan
14. b.Sub Bidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
15. g.Tim Teknis.
16. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
4. d.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
5. e.pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. f.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
7. g.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
(3)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

BAB VI

ESELON

Pasal 9

(1)Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon II b.
(2)Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon III a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon III b.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…