DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sorong; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselon; Tata Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32; MEMUTUSKAN : Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong
2.Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Sorong.
5.Bupati adalah Bupati Sorong.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Sorong yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9.Bencana Daerah adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana daerah, kegiatan pencegahan bencana daerah, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SORONG

Pasal 3

(1)BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Badan.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas :
1. a.Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. penanganan darurat. rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
3. c.Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
4. d.Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
7. g.Mempertanggungjawahkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat: dan
9. i.Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- Undangan yang berlaku.
(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Sorong mempunyai fungsi:

a.Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b.Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Sorong terdiri dari :

a.Kepala Badan;
b.Unsur Pengarah
c.Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
(3)Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.pemantauan; dan
3. c.Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
(4)Pengaturan unsur pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sorong berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
(2)Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sorong dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sorong menyelenggarakan fungsi :

a.Pengoordinasian;
b.Pengkomandoan; dan
c.Pelaksana.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…