DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2020

Nomor: 06
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2020 semula berjumlah Rp1.044.794.437.700,00 bertambah sejumlah Rp(3.542.197.772,00) sehingga menjadi Rp.1.041.252.239.928,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2019 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 903/145/10/2020 atas Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBD 2020; BUPATI SORONG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG NOMOR 06 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN Alamat: KomplekKantorBupati,SesnaTeminabuan BUPATI SORONG SELATAN

Mengingat

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 8adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129); 13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 115.894.120.889,81RpJumlah Penerimaan setelah Perubahan 35.840.000.000,00 80.054.120.889,81 1)Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp Rp 1.047.646.360.817,81Jumlah Belanja setelah Perubahan
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp 1.037.734.437.700,00 Rp 9.911.923.117,81) Rp 1.041.252.239.928,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah/(Berkurang) Rp 1.044.794.437.700,00 Rp (3.542.197.772,00)
1. 1.Pendapatan
a.Semula
b.Bertambah/(Berkurang) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.044.794.437.700,00 bertambah sejumlah Rp (3.542.197.772,00) sehingga menjadi Rp 1.041.252.239.928 dengan rincian sebagai berikut: Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SaRONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN dan BUPATI SORONG SELATAN

36.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
35.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
34.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan; 7.000.000.000,00 1.822.760.000.00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1)Semula Rp 7.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp Dipisahkan setelah perubahan 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.822.760.000.00 Rp 3.000.000.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan
b.Retribusi daerah 1)Semula Rp 3.000.000.000,00 0,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah 1)Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp Rp 15.887.343.700,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (47.931.859.209,00) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 659.890.525.791,00
2. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1)Semula Rp 15.887.343.700,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 707.822.385.000,00 Rp 27.710.103.700,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
3. b.Dana Perimbangan 1)Semula 27.710.103.700,00 0,00
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1)Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 109.500.000.000,00 6.394.120.889,81 0,00 Rp Rp Rp Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 2 42.900.000.000,00 66.600.000.000,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp Rp 108.566.057.000,00 Rp 108.223.064.151,00 7.000.000.000,00RpJumlah Dana BHP dari Provinsi setelah perubahan
3. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1)Semula Rp 147.388.245.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (39.165.180.849,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
4. c.Dana Desa 1)Semula Rp 109.873.704.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.307.647.000,00) Jumlah Dana Desa setelah perubahan 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1)Semula Rp 7.000.000.000,00 Rp 125.387.151.306,00 Rp 440.060.850.000,00 Rp 94.442.524.485,00 1)Semula Rp 496.991.047.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (56.930.197.000,00) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
2. c.Dana Alokasi Khusus 1)Semula Rp 160.266.261.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (34.879.109.694,00) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1)Semula Rp 50.565.077.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 43.877.447.485,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
2. b.Dana Alokasi Umum Rp 15.887.343.700,00
3. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1)Semula Rp 15.887.343.700,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelan perubahan 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 8.609.717.100.,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 57.609.717.100,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 29.928.420.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 8.946.735.631,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 38.875.155.631,00 230.000.000,00 .
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 324.699.559.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (95.751.726.957,19) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 228.947.832.042,81
2. b.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 230.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp C. Belanja Hibah 1) Semula Rp 49.000.000.000,00 Rp 487.976.849.523,00Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 461.475.985.062,00 Rp 26.500.864.461,00)
3. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 559.669.511.294,81
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 576.258.452.638,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (16.588.941.343,19 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Pasal 3 0,00Rp 0,00 0,00
2. d.Pendapatan Lainnya 1)Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan perubahan Rp 109.500.000.000,00 1)Semula Rp 35.840.000.000,00 2)Bertambah/(Berkurang) Rp 80.054.120.889,81 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 115.894.120.889,81
3. b.Pengeluaran 1)Semula Rp 42.900.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 66.600.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
(1)Pembiayaan Oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pasal 4 Rp 170.420.611.055,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 219.813.883.970,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 27.379.761.600,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 247.193.645.570,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 182.776.102.604,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (12.355.491.549,00) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 70.362.592.898,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 58.885.998.488,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 11.476.594.410,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 37.816.650.784,00
2. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Oesa 1) Semula Rp 165.400.473.638,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 23.209.682.099,00 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Rp 188.610.155.737,00 pemerintahan desa setelah perubahan
3. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 36.816.650.784,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Ringkasan RAPERDA APBD Perubahan; Ringkasan RAPERDA APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah yang Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini. Daftar Dana Cadangan Daftar Pinjaman Daerah 12.Lampiran XII
  1. 13.Lampiran XIII 10.Lampiran X 11.Lampiran XI
  2. 6.Lamprian VI
  3. 7.Lamprian VII
  4. 8.Lamprian VIII
  5. 9.Lamprian IX
  6. 5.Lamprian V
  7. 4.Lamprian IV
  8. 3.Lamprian III
  9. 1.Lampiran I
  10. 2.Lamprian II Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp 3.000.000.000,00 Daerah setelah perubahan

b.Penyaluran Dana Bergulir - KUR 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Penyaluran Dana Bergulir - KUR setelah Rp 0,00 perubahan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1)Semula Rp 3.000.000.000,00

(3)2) Bertambah/(Berkurang} Rp 0,00 Rp 36.794.120.889,81Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 1) Semula Rp 35.840.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 954.120.889,81 DANCE YULIAN FLASY. SE. M.Si NIP.19630712 199610 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR . Ditetapkan di Teminabuan pada 20 Oktober 2020 SELATANfj Diundangkan di Teminabuan pada tanggal Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH q, KABUPATEN SELATAo/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in; dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa. 7 Bupati Soronq Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 .

Pasal 6

il PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR lUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) URMAN URUT SEBELUM PERU BAHAN SETELAH PERU BAHAN (Rp) 0/0 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1.044.794.437.700,00 1.041.252.239.928,00 (3.542.197.772,00) (0,34) 1.1 PENDAPATAN ASLJ DAERAH 27.710.103.700,00 27.710.103.700,00 0,00 0,00 --------------- 1-----------------1--------------- ------_. 1.1.1 HasilPajak Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 O,OD 1.1.2 HasilRetribusi Daerah 1.822.760.000,00 1.822.760.000,00 0,00 0,00 1.1.3 HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.4 Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang Sah 15.887.343.700,00 15.887.343.700,00 0,00 0,00 --------------- 1--------------- 1--------------- 1------ 1.2 DANA PERJMBANGAN 707.822.385.000,00 659.890.525.791,00 (47.931.859.209,00) (6,77) --------------- 1--------------- --------------- r----- 1.2.1 Bagi HasllPajak/Bagi HasilBukan Pajak 50.565.077.000,00 94.442.524.485,00 43.877.447.485,00 86,17 1.2.2 Dana AlokasiUmum 496.991.047.000,00 440.060.850.000,00 (56.930.197.000,00) (11,45) 1.2.3 Dana AIokaslKhusus 160.266.261.000,00 125.387.151.306,00 (34.879.109.694,00) (21,76) ---------------- r--------- ---- --------------- 1------ 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 309.261.949.000,00 353.651.610.437,00 44.389.661.437,00 14,]5 _._------------- ..... _------------- -- -- -- - - - - - - - -- 1------ 1.3.3 Dana Bagi HasilPajak dari Provlnsldan Pemerintah Daerah Lalnnya 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 147.388.245.000,00 108.223.064.151,00 (39.165.180.849,00) (26,57) 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinslatau Pemerlntah Daerah Lainnya 45.000.000.000,00 100.837.489.286,00 55.837.489.286,00 124,08 1.3.6 Dana Desa 109.873.704.000,00 108.566.057.000,00 (1.307.647.000,00) (1,19) 1.3.8 Bantuan Keuangan dan Provinslatau Pemerintah Daerah Lalnnya 0,00 29.025.000.000,00 29.025.000.000,00 0,00 2 BELANJA 1.037.734.437.700,00 1.047.646.360.817,81 9.911.923.117,81 0,96 2.1 BELANlA TJDAK LANGSUNG 576.258.452.638,00 559.669.511.294,81 (16.588.941.343,19) (2,88) --------------- --------------- --------------- ------ 2.1 . 1 Belanja Pegawal 324.699.559.000,00 228.947.832.042,81 (95.751. 726.957,19) (29,49) 2.1.2 Belanja Bunga 6.000.000.000,00 7.580.000.000,00 1.580.000.000,00 26,33 2.1.3 Belanja Subsidi 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 2.1. 4 Belanja Hibah 49.000.000.000,00 57.609.717.100,00 8.609.717.100,00 17,57 2.1. 5 Belanja Bantuan Sosial 29.928.420.000,00 38.875.155.631,00 8.946.735.631,00 29,89 2.1. 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa 165.400.473.638,00 188.610.155.737,00 23_209.682.099,00 14,03 2.1. 8 Belanja TIdakTerduga 1.000.000.000,00 37.816.650.784,00 36.816.650.784,00 3.681,67 ~----------------------------- --------------_ 1------ 2.2 BELANlA LANGSUNG 461.475.985.062,00 487.976.849.523,00 26.500.864.461,00 5,14 --------------- --------------- -------------- 1------ 2.2.1 Belanja Pegawal 58.885.998.488,00 70.362.592.898,00 11.476.594.410,00 19,49 RlNGKASAN PERUBAHANAPBO Halaman 1 Lampiran J Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tanggal : 20 Oktober 2020 Halaman 2 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 13.454.120.889,81 6.394.120.889,81 RINGKASAN PERUBAHAN APBD (190,57) (7.060.000.000,00) PEMBIAYAAN NETTO 0,00 166,92 0,00 66.600.000.000,00 3.000.000.000,00 106.500.000.000,00 79.100.000.000,00 79.100.000.000,00 0,00 ----------------------------- ----- 109.500.000.000,00 66.600.000.000,00 155,24 954.120.889,81 2,66 80.054.120.889,81 223,37 3.000.000.000,00 39.900.000.000,0042.900.000.000,0035.840.000.000,0035.840.000.000,00 115.894.120.889,81 _------------- 36.794.120.889,81 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran SebelumnyaPenerimaan Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Belanja Barang dan JasaBelanja Modal 33.13.1.13.1.43.23.2.23.2.32.2.22.2.3 2 1 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) SEBELUM PERU BAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/0 3 4 5 6 219.813.883.970,00 247.193.645.570,00 27.379.761.600,00 12,46 182.n6.102.604,00 170.420.611.055,00 (12.355.491.549,00) (6,76) SURPLUS I (DEFISIT) 7.060.000.000,00 (6.394.120.889,81) (13.454.120.889,81) (190,57) NOMOR URUT

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…