DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 07 Tahun 2020

Nomor: 07
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut : N O JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp. 1 Rumah Dinas Rp.150.000 / bulan Tipe C Rp.100.000 / bulan Tipe D Rp.75.000 / bulan Tipe E Rp. 50.000 / bulan 2 Gedung pertemuan/ aula Rp. 1,500.000 / hari 3 Alat sound system Rp. 1.000.000 / hari 4 Alat bend Rp. 1.000.000 / hari 5 Tenda Rp. 300.000 / hari/unit 6 Kursi Rp. 3.000 hari 7 Mobil tank air Rp.200.000/hari 9 Kendaraan roda empat dalam kota Rp. 500.000 / hari 10 Tanah pemda Rp. 200.000/bulan 11 Kendaraan roda enam luar kota Rp. 1.000.000/hari 12 Alat berat exzavator Rp. 300.000 / jam 13 Alat berat greder Rp. 300.000 / jam 14 Alat berat vibrator roler Rp.300.000 / jam 15 Alat berat bomac/gilin gilin Rp. 300.000 / jam Mengubah struktur dan Besarnya tarif retribusi terminal menjadi berikut : Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut : A. Kendaraan masuk terminal: 1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.2.000/sekali masuk. 2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten sorong selatan dan kabuapten sorong ) Rp.50.000/sekali masuk. 3. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabuapten Maybrat ) Rp.30.000/sekali masuk. 4. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejanisnya Rp.2.000/sekali masuk. 5. Kendaraan Roda Enam (pribadi) atau sejanisnya Rp.5.000/sekali masuk. 6. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang dalam kota) atau sejenisnya Rp.5.000/sekali masuk. 7. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten sorong) Rp.70.000/sekali masuk. 8. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Maybrat) Rp.50.000/sekali masuk. B. Tanah dan Bangunan 1. Sewa Tanah a. Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun 2. Sewa Ruangan a. Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun b. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya , termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
10.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.
11.Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian daerah yang dipakai ataua dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum.
12.Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyedian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan pihak swasta.
13.Retribusi tempat rekreasi da tempat olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan oahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelolah oleh pemerintah daerah.
14.Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyedian tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15.Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuahan lainya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
16.Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
17.Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah.yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi terutang.
19.Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20.Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
21.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22.Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
23.Penyidiakan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2.Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebaga berikut:

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

N O JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp. 1 Rumah Dinas Rp.150.000 / bulan Tipe C Rp.100.000 / bulan Tipe D Rp.75.000 / bulan Tipe E Rp. 50.000 / bulan 2 Gedung pertemuan/ aula Rp. 1,500.000 / hari 3 Alat sound system Rp. 1.000.000 / hari 4 Alat bend Rp. 1.000.000 / hari 5 Tenda Rp. 300.000 / hari/unit 6 Kursi Rp. 3.000 hari 7 Mobil tank air Rp.200.000/hari 9 Kendaraan roda empat dalam kota Rp. 500.000 / hari 10 Tanah pemda Rp. 200.000/bulan 11 Kendaraan roda enam luar kota Rp. 1.000.000/hari 12 Alat berat exzavator Rp. 300.000 / jam 13 Alat berat greder Rp. 300.000 / jam 14 Alat berat vibrator roler Rp.300.000 / jam 15 Alat berat bomac/gilin gilin Rp. 300.000 / jam

3.Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengguna jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan.

4.Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut : A. Kendaraan masuk terminal:

1.Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.2.000/sekali masuk.
2.Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten sorong selatan dan kabuapten sorong ) Rp.50.000/sekali masuk.
3.Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabuapten Maybrat ) Rp.30.000/sekali masuk.
4.Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejanisnya Rp.2.000/sekali masuk.
5.Kendaraan Roda Enam (pribadi) atau sejanisnya Rp.5.000/sekali masuk.
6.Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang dalam kota) atau sejenisnya Rp.5.000/sekali masuk.
7.Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten sorong) Rp.70.000/sekali masuk.
8.Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Maybrat) Rp.50.000/sekali masuk. B. Tanah dan Bangunan
1.Sewa Tanah

a.Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun
b.Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun
1. 2.Sewa Ruangan
a.Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun
b.Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun
1. 5.Ketentuan pasal 42 sempurnakan,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak belaku lagi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Ditetapkan di Teminabuan pada tanggal : 07 Desember 2020 BUPATI SORONG SELATAN CAP/TTD SAMSUDIN ANGGILULI Diundangkan di Teminabuan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, CAP/TTD DANCE YULIAN FLASSY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 07 Salinan sesuai aslnya A.N. SEKRETARIS DAERAH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…