Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari : 1. Retribusi Izin Gangguan; 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan; 3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 4. Retribusi Izin Trayek;
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Sorong Selatan. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan Daerah yang berlaku. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 3 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Perijinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 11. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas Ppemberian Iizin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 13. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 14. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 15. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan ayang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadah SKRD untuk dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib Retribusi. 20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 22. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari terutama mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. B A B II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari : 1. Retribusi Izin Gangguan; 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan; 3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 4. Retribusi Izin Trayek; BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama Retribusi Izin Gangguan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan. 4
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatankepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: a. indeks gangguan; b. indeks lokasi; c. luas luas tempat usaha/kegiatan; (2) Luas tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 adalah luas bangunan tempat usaha/kegiatan. (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran bobot sebagai berikut: a. Indeks Gangguan (IG): 1. Gangguan besar/tinggi = 5,00 2. Gangguan sedang = 4,75 3. Gangguan kecil = 4,50 4. Gangguan sangat kecil/ringan = 4,25 b. Indeks Lokasi (IL): 1. Jalan Nasional = 1,00 2. Jalan Provinsi = 2,00 3. Jalan Kota/Kabupaten = 3,00 4. Jalan Lingkunan/Permukiman = 5,00 c. Indeks Luas Tempat Usaha (ILTU): 1. Luas < 100 m² = 2,00 2. Luas 100 – 1.000 m² = 3,00 3. Luas 1.001 – 2.500 m² = 4,00 4. Luas 2.501 m² ke atas = 5,00 Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut: (1) Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp100.000,-/ m² (2) Besaran retribusi terutang dihitung dengan rumus : Luas tempat usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Indeks Luas Tempat Usaha x Tarif Dasar.
Masa berlaku Izin Gangguan ditetapkan selama 1 (satu) tahun. Bagian Ketiga Retribusi Izin Usaha Perikanan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi
Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan. 5
(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut. c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT; d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT; (1) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan. b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu : 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar : a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar; b) pembesaran dengan areal lahan di : 1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; 2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2 3. keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5m3); 4. keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3; 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau : a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b) pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar. 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut : a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b) Pembesaran : 1. Ikan bersirip : a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong; b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300– 500 ekor per kantong; c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m/kantong, kepadatan antara 300–500 ekor per kantong. 2. Rumput laut dengan menggunakan metode : a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m2; b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m2; c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) Ha. 3. Abalone dengan menggunakan : a. Kurungan pagar (penculture) 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 10x2x0,5 m3; b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m3 Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas areal usaha, serta gross tonage (GT) kapal yang digunakan. 6 Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(1) Struktur dan besarnya tarif retibusi ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS IZIN TARIF (Rp.) 1 2 3 I UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP: 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perusahaan 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal Penangkap Ikan 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengumpul/pengangkut ikan hasil tangkapan 5.000.000,-/Izin 1 % x Produktifitas Kapal /kapal/GT/Thn 1.000.000,-/kapal/GT/Thn II UNTUK USAHA PERIKANAN BUDIDAYA: 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perusahaan: a. Di air tawar dengan luas areal: 1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 Ha s/d 5 Ha b. Di air payau dengan luas areal: 1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 s/d 5 Ha c. Di air laut dengan luas areal: 1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 s/d 5 Ha 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengumpul/pengangkut ikan hasil budidaya. 3. Pungutan Hasil Perikanan Budidaya 1.000.000,-/Izin 5.000.000,-/Izin 5.000.000,-/Izin 10.000.000,-/Izin 5.000.000,-/Izin 10.000.000,-/Izin 5.000.000,-/kapal/GT/Thn 1 % x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan. (2) SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. (3) SIPI (Tangkap) dan SIKPI (Tangkap dan Budidaya) berlaku selama 1 (satu) tahun. Bagian Keempat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.
Membuka PDF…