DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman dasar pemberian bantuan subsidi, belanja hiba, bantuan sosial, kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan, kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung lainnya di Kabupaten Sorong Selatan.

Isi peraturan

Pasal 2

1.Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bagi, Perusahaan/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dalam upaya peningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2.Terbentuknya jiwa dan semangat dalam upaya membangun Organisasi, Kelembagaan., Komunitas maupun Perorangan dalam upaya peningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
3.Tumbuhnya Potensi dan kemajuan Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan dalam upaya peningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
4.Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik secara Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan, yang d.ilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan dalam upaya peningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bersama Pemerintah dan masyarakat lainnya.
1.Belanja Tidak Langsung ( Belanja Subsidi) meliputi: a) Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga Belanja Subsidi Pengadaan BBM untuk PLTD selama 12 bulan Belanja Subsidi kepada PDAM Belanja Hiba Meliputi : b). Belanja Hiba kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi - Belanja Hibah kepada Koni - Belanja Hibah kepada KNPI - Belanja Hibah kepada KPUD - Belanja Hibah kepada PANWASLU - Belanja Hibah kepada Yayasan - Belanja Hibah kepada FKPPI - Belanja Hibah kepada Pusat Perawat Nasional (PPNI) - Belanja Hibah kepada POLRES Sorong Selatan - l::lelanja Hibab Dana sos
3.Belanja Bantuan Sosial meliputi : a) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan PKK Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan GOW Belanja Bantuan Sosial Penunjang KegiatanDharma Wanita Belanja Bantuan Sosial Operasional Kepramukaan Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan Srikandi Sungai b} Belanja Bantuan Orgenieasi Keaga.maan, Sa.rana Keagamaan dan Kegiatan Keagamaan Kegiatan Oerejawi PESPARAWI KKR •l • LPl'Q/MTQ PHBI BAZNA Kegiatan Manasik Haji MUI Sorong Selatan . Perkebaran lnjil (Oikumene) Masuk di Tanah Papua dan Tanah Tehit Kegiatan Raya Idul Adha TA. 2018 Bantuan Hewan Kurban Kegiatan Gerejawi PESPARANI Kegiatan Raker Klasis Kegiatan Lokakarya sinode GKI Gereja Katholik GPDI GBI GPI Jalan Suci Adven GPDP Gereja Baptis Anugrah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) - Tabernakel/Kristus Raja Muhammadiyah Nahdatul Ulama Kegiatan Keagamaan Lainnya Kegiatan Wisata Rohan Yerusalem Ibadah haji Ke Mekkah dan Madinah Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan { tempat lbadah) c) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Ma�t - Belanja Bantuan Pendidikan - Belanja Bantuan Pemondokan / Asrama Mahasiswa Belanja Bantuan Sosial Kesehatan, Duka dan Musibah - Belanja Bantuan Transportasi Lainnya Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Bantuan asuransi kesehatan masyarakat miskin ( PJKMU BPJS) d) Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Bantuan Kepada Partai Polotik e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melliputi: - Bantuan kepada Aparat Kampung. Mekanisme dan Prosedur pemberian bantuan dimaksud diatas setiap pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan dibubuhi tanda tangan dan cap diatas kertas organisasi dan dilampiri bukti pendukung lainnya. . .

a.Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah
b.Organisasi lembaga Sosial atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pelayanan Sosial, Pendidikan, Kesehatan,
c.Orang Perorangan atau orang-orang yang belum atau tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan biaya Pendidilcan, Kesehatan,
d.Perorangan atau orang-orang dibebani pennasalahan-pennasalahan Sosial. • Baglan Kedua Syarat Mendapatkan Bantuan Pasal s Setiap kebutuhan pemohon yang mengajukan permohonan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagi berikut:
1. 1.Bantuan Subsidi 1) Bantuan Subsidi dibayarkan berdasarkan: Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PLTD mengenai pemekaian BBM selama 12 bulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PDAM mengenai Pemeliharaan Jaringan dan biaya lainnya
2. 2.Bantuan Hibah d.ibayarkan berdasarkan volume kegiatan dengan mengajukan : 1) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari KONl/ Cabang Olah Raga lainnya mengenai pelaksanaan Jadwal kegiatan 2) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kegiatan PNPM Mandiri menganai pelaksanaan jadwal kegiatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dibayarkan berdasarkan : 1) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PPK mengenai penunjangan pelaksanaan kegiatan 2) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Dharma Wanita mengenai pelaksanaan Kegiatan 3) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepramukaan mengenai Operasional Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV

KRITERIA DAl'f SYARAT PEl'fDAPATAII BAIITUAII Baglan Pertama Krlteria Mendapatkan Bantuan \ Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) harus tergolong

Pasal 4

4.Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan, dibayarkan organisasi dengan mengajukan :

(1)Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB)
(2)Rekomendasi dari Klasis / Lembaga yang ada

5.Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat :

a.Bantuan Pendidikan l) Mengajukan permohonan secara tertulis 2) Melampirkan Transkip Nilai terakhir / KRS/KHS kepada Lembaga 3) Foto Coppy Kartu Mahasiswa 4) Surat dari Dekan /Kopertis Menyatakan sudah semester akhir 5) Foto Coppy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong Selatan ( orang tua ) / kartu keluarga 6) Bukti Pembayaran
b.Bantuan Pengobatan l) Mengajukan Permohonan 2) Melampirkan tindakan Dokter ( Rujukan Dokter Ahli) 3) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung
c.Bantuan Sosial Keagamaan 1) Mengajukan Permohonan 2) Melampirkan Rincian Biaya Kegiatan 3) Surat Keterangan Lembaga yang ada 4) Foto/ Gambar ( Bangunan Fisik) Realisasi fisik berapa %
d.Bantuan kepada Partai Politik 1) Mengajukan Permohonan 2) Surat Mandat dari Pengurus Partai 3) Surat Pertanggungjawaban sebelumnya yang sudah mendapatkan audit dari BPK.
e.Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung 1) Mengajukan Permohonan disertai Biaya (RAB) 2) Jadwal Kegiatan
f.Bantuan Transportasi lainnya 1) Mengajukan Permohonan disertai biaya (RAB) 2) Surat Keterangan Dari Kepala Distrik menyatakan terlantar BABV PR.08EDUR DAN TATA CARA . Paaal 6
1. 1.Setiap Pemohon Bantuan setelah diterima oleh Bupati Sorong selatan, sebelum dijawab dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pemohon dimaksud terlebih dahulu diteliti, dikaji dan dievaluasi oleh Dinas Sosial yang karena tugas pokok dan fungsinya relevan atau satuan perangkat kerja daerah yang ditunjuk khusus oleh Bupati Sorong selatan. •
2. 2.Berdasarkan basil penelitian, kajian dan evaluasi, Bupati memberi jawaban mengabulkan sebagian atau seluruh yang dimohonkan atau menolak dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. 3.Satuan Perangkat daerah sebagaimana yang maksud pada ayat 1 dan 2 wajib memiliki bahan dan data serta informasi mengenai pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada pemohon, memberikan pembinaan dan pengawasan. Paaal 7
4. 1.Bantuan dapat diberikan langsung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
5. 2.Penerima Bantuan, Wajib menandatangani kwitansi dan atau daftar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Paaal 9 1 Pengelompokan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diverifikasi oleh Sekretariata Daerah Bagian Pemerintahan Kampung, Badan Pemberdayaan, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan,Kantor Kesatuan Bangsa, dan Kantor Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing. 2 Satuan Perangkat Daerah pengelolah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai penunjukan Bupati Sorong Selatan '
6. 1.Untuk meajamin pencapaian sasaran dan target tekhnis, target Fungsional dan target konstruksi dari bantuan yang diberikan pengelolah bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara kontinyu.
7. 2.Dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) pengelola bantuan dapat melakukan peninjauan lokasi, perkunjungan penerima bantuan, memberikan bantuan bimbingan dan pendampingan.
l.Besamya biaya bantuan social, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan, bantuan biaya social kemasyarakatan merupakan nilai minimum.
1. 2.Atas besamya bantuan sebagaimana pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tambahan biaya berdasarkan pertimbangan tekhnis, atas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan Daerah, Paal 10. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2018 Pada Pos Anggaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. KETENTUAN PENUTUP Paa( 11
2. 1.Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
3. 2.Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
4. 3.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ' . .• . � .. r: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi, Belanja, Belanja Hiba, Bantuan Sosial, kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan kepada Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung lainya di Kabupaten Sorong Selatan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Diundangkan di Teminabuan Pada tanggaJ : O<; 0« . � I yJ KRETARIS DAERAH UPATEN SORONG SELAT i di Teminabuan = t'1 -t:kstl11{k 2P1& R G SELATANilq'\ ,..,.,...r,,,\ x KABUPATEN SORONG SELAT.Alf TAHUN 2018 NOIIOR:

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…