DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Maksud, dan Tujuan 2. Penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS 3. KOmisi Penanggulangan AIDS 4. Tanggung Jawab Pemerintah 5. Perlindungan Petugas Penatalaksana 6. Kewajiban 7. Larangan 8. Sanksi Administratif 9. Peran Serta Masyarakat 10. Peran dan Tanggung Jawab ODHA 11. Pendanaan 12. Pembinaan dan pengawasan 13. Ketentuan penyidikan 14. Ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta menghindari dampak yang lebih besar di berbagai bidang perlu diatur langkahdan langkah strategis dan terpadu sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara SALINAN NN 2 Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6.Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10.Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
12.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen.
8.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan 5 melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
10.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
11.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
12.Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
13.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIVdan AIDS.
14.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 15.Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
2. 16.Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 6
3. 17.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
4. 18.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen.
5. 19.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen.
6. 20.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
7. 21.Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti - ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, Pengguna NAPZA Suntik beserta pasangannya.
8. 22.Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
9. 23.Pencegahan Penularan HIV dan AIDS dari Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari Ibu ke bayinya.
10. 24.Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat - obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. 25.Pengguna NAPZA Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik termasuk pasien/orang sakit dan berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan upaya pengobatan/pemulihan ketergantungan NAPZA. 7
12. 26.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
13. 27.Tes Hiv atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
14. 28.Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
15. 29.Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.
16. 30.Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.
17. 31.Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
18. 32.Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
19. 33.Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan/atau alat kelamin perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun dapat pula sebagai alat kontrasepsi.
20. 34.Perilaku Seksual Beresiko adalah perilaku seksual yang berpotensi terjadinya penularan HIV dan AIDS.
21. 35.Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan pengguna alat suntik.
22. 36.Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8
23. 37.Obat Anti Retro Viral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
24. 38.Infeksi Oportunistik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
25. 39.Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
26. 40.Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. 41.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
28. 42.Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
29. 43.Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
30. 44.Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA dari hak dan kewenangannya sebagai masyarakat.
31. 45.Dukungan adalah upaya baik dari sesama ODHA maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada ODHA.
32. 46.Perawatan Dukungan dan Pengobatan selanjutnya disingkat PDP adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
33. 47.Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (unlinked anonymous). 9
34. 48.Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIVdan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
35. 49.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. 50.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
37. 51.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemanfaatan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen. 10
b.untuk memberikan perlindungan masyarakat dari resiko penularan HIV dan AIDS;
c.untuk meningkatkan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
d.untuk memberikan pelayanan penderita HIV dan AIDS.

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan
c.yang berkaitan dengan AIDS;
d.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
e.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
f.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu,keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 5

Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
b.mengintegrasikan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dengan program pembangunan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah;
c.penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara sistematik dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA;
d.penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama 11 berdasarkan kemitraan;
e.kelompok rawan dan ODHA berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
f.dukungan kepada ODHA bertujuan untuk pemberdayaan dan mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 6

Strategi penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan;
b.meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
c.mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan;
d.penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
e.meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat;
f.mengembangkan intervensi struktural;
g.penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data;
h.memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dalam pencegahan HIV dan AIDS di lingkungannya;
i.meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
j.meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien;
k.meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan; dan 12
l.meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 7

Langkah - langkah pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya:

a.promosi perubahan perilaku melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
b.penyuluhan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut: 1) pendalaman dan penghayatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing - masing mengenai larangan dan bahaya perilaku seksual beresiko; 2) tidak melakukan hubungan seksual beresiko; 3) saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti - ganti pasangan seksual; 4) peningkatan kesadaran penggunaan kondom pada setiap hubungan seksual beresiko; 5) peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, IMS, HIV dan AIDS; 6) tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian; dan 7) memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS,HIV dan AIDS bagi yang melakukan perilaku seksual beresiko.
c.menyediakan layanan IMS, KTS, KTIP, dan PPIA;
d.mengawasi dan mengontrol darah dan produk darah yang bebas HIV;
e.mencegah penularan HIV dan AIDS pada Penasun melalui harm reduction;
f.meningkatkan kewaspadaan standar;
g.meningkatkan perlindungan pada anak dengan melakukan konseling dan test HIV dan AIDS pada ibu hamil serta disarankan pada calon pengantin sesuai dengan 13 kemampuan pemerintah daerah;
h.meningkatkan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan mewajibkan kepada ODHA hamil untuk akses ARV dan melahirkan dalam pengawasan Tenaga Ahli;
i.meningkatkan pencegahan penularan HIV pada masyarakat dengan melakukan konseling dan test HIV dan AIDS pada masyarakat yang berisiko menularkan HIV dan AIDS; dan
j.mencegah penularan HIV dan AIDS dari Jenazah ODHA melalui pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih.

Pasal 8

Langkah - langkah penanganan HIV dan AIDS adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan sarana layanan kesehatan, meliputi: 1) dukungan layanan Klinik IMS; 2) dukungan layanan KTS dan TIPK ; 3) dukungan layanan PDP dan PPIA; 4) ketersediaan obat, bahan habis pakai dan reagensia; dan 5) dukungan pelayanan Infeksi Oportunistik.
b.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan tentang HIV dan AIDS; dan
c.meningkatkan penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan ODHA.

Pasal 9

Langkah - langkah rehabilitasi HIV dan AIDS bagi ODHA dan OHIDA meliputi :

a.motivasi dan diagnosa psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.bimbingan mental spiritual;
d.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
e.pelayanan aksesibilitas; 14
f.bantuan dan asistensi sosial;
g.bimbingan resosialisasi;
h.bimbingan lanjut;
i.rujukan;
j.pendidikan dan pelatihan; dan
k.kelompok dukungan sebaya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai langkah dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…