DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. sarana dan prasarana wilayah; b. diluar sarana dan prasarana wilayah meliputi tanah dan/atau bangunan. (3) Perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas SALINAN 2 dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 3
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 );
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5).
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 4 menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum.
5.Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6.Titik reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
7.Peletakan reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
8.Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
9.Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfataannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
10.Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
11.Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
12.Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
13.Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
14.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
15.Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
16.Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
17.Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang 5 pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
18.Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
19.Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
20.Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, okum , karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
21.Reklame melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
22.Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23.Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
24.Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
25.Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat okum i.
26.Reklame teks berjalan (Running text) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
27.Reklame neon box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota. 6
28.Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan okum ional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang memuat ketentuan pidana.
32.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
b.menjamin adanya kepastian okum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III

PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 4

(1)Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, 7 keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.sarana dan prasarana wilayah;
2. b.diluar sarana dan prasarana wilayah meliputi tanah dan/atau bangunan.
(3)Perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penataan reklame diatur menurut:
1. a.tempat;
2. b.jenis;
3. c.sifat;
4. d.ukuran;
5. e.konstruksi; dan
6. f.kawasan.
(2)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.pada sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
  1. 1.trotoar/bahu jalan;
  2. 2.median jalan;
  3. 3.halte bus;
  4. 4.jembatan penyeberangan orang;
  5. 5.pos jaga polisi/pos pengawas;
  6. 6.jam kota;
  7. 7.telepon umum;
  8. 8.tiang lampu penerangan jalan khusus untuk reklame yang berjenis neon box;
  9. 9.tempat hiburan dan rekreasi;
  10. 10.gelanggang olah raga;
  11. 11.terminal;
  12. 12.pasar;
  13. 13.pangkalan angkutan;
  14. 14.wc umum; dan
  15. 15.kolong-kolong/panggung reklame yang telah tersedia.
2. b.di luar sarana dan prasarana wilayah meliputi:
  1. 1.di atas tanah;
  2. 2.bangunan.
(3)Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.reklame papan (billboard/bando/neon box);
2. b.reklame baliho; 8
3. c.reklame layar/kain/MMT;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame melekat/stiker/poster;
6. f.reklame kendaraan;
7. g.reklame balon udara;
8. h.reklame slide atau reklame film;
9. i.reklame teks berjalan atau running text; dan
10. j.reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED).
(4)Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.permanen meliputi:
  1. 1.reklame papan;
  2. 2.reklame kendaraan; dan
  3. 3.reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED).
2. b.non permanen meliputi:
  1. 1.reklame layar/kain;
  2. 2.reklame baliho;
  3. 3.reklame selebaran;
  4. 4.reklame melekat/stiker/poster;
  5. 5.reklame udara;
  6. 6.reklame slide/film; dan
  7. 7.reklame teks berjalan/running text;
(5)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
1. a.reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
2. b.reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
3. c.reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
(6)Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
2. b.kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
3. c.rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
4. d.menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
(7)Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. a.kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
2. b.kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ okum tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan 9 menempel di bagian depan bangunan;
3. c.kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih; dan
4. d.kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
(8)Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib:

a.memasang himbauan yang bersifat layanan okum Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
b.memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
c.memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
d.membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir paling lambat 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo atau sejak diberi peringatan pelanggaran;
e.menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
f.menanggung resiko atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada reklame.

Pasal 8

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada :

a.persil–persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
b.pohon–pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
c.badan jalan, bahu jalan dan trotoar;
d.rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
e.lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
f.badan sungai dan saluran;
g.gapura; 10
h.pagar;
i.jembatan sungai; dan
j.kawasan makam/kuburan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
1. a.menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
2. b.kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
3. c.konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
4. d.konstruksi reklame tidak boleh menganggu pengguna jalan maupun lalulintas darat dan udara.
(2)Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
1. a.ukuran reklame paling besar 50 m2 (lima puluh meter persegi);
2. b.materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
(3)Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
2. b.tidak melintang di atas jalan;
3. c.materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
4. d.setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
(4)Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
(5)Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan okum yang disediakan pemerintah maupun swasta.
(6)Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f harus :
1. a.sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
2. b.dilarang untuk reklame jenis megatron.
(7)Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi ketentuan: 11
1. a.tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
2. b.ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
(8)Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
(9)Penyelenggaraan reklame teks berjalan atau running tex sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diperbolehkan menempel pada pada traffic light, reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan.
(10)Penyelenggaraan reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dengan ketentuan:
1. a.menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
2. b.kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
3. c.struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
4. d.konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara;
5. e.sarana pendukung/utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

Pasal 10

(1)Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
(2)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
(3)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
(4)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…