DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Besaran dan Nilai, Modal Dasar, Mekanisme dan prosedur, Dividen atas Penyertaan Modal dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagr perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa aset tanah dan bangunan / barang milik daerah (inbreng);
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Berupa Aset Tanah dan Bangunan / Barang Milik Daerah (Inbreng); Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingk ungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 238, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 lentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor l42,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perusahaan Perseroal Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (t embaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O2O Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusa-haan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahal atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2O09 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 1O); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH DAN BANGUNAN/BARANG MILIK DAERAH (INBRENG), BAI} I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi selanjutnya kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir, selanjutnya disebut Pt. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
b.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati, selanjutnya disebut Pl. BPR Syariah Sukowati Sragen;
1. 8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud ualg maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. 9.Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
3. 10.Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
4. 11.Modal disetor adaiah modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
5. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daaerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur:
1. a.pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Sragen;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar Penyertaan Modal Daerah Inbreng dapat:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha BUMD;
2. b.meningkatkan investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.Besaran dan nilai;
2.Modal dasar;
3.Mekanisme dan prosedur;
4.Dividen atas penyertaan modal; dan
5.Ketentuan l,ain Yang Berubah Akibat Adanya Setoran Modal.

BAB II

BESARAN DAN NILAI

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tanah seluas 1.390 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp14.745.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Jl. Raya Sukowati Nomor 249, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dan bangunan di atas tanah tersebut yang terdiri atas: al Stnut Room Batik luas 5O1m2 (lima ratus satu meter persegi) dengan nilai sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus juta sembilan puluh tiga rupiah); dan b) Gazebo luas 70m2 (tujuh puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp29.000.00O,0O (dua puluh sembilan juta rupiah). (2\ Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen tanah seluas 980 m2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.6.074.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta rupiah) pada Jl. Raya Sukowati Nomor 348, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Kota Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan bangunan di atas tanah tersebut yang terdiri atas: a) Kantor 2 (dua) lantai luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan nilai sebesar Rp583.000.000,00 (lima ratus juta delapan puluh tiga rupiah); dan b) Kantor 1 (satu) lantai luas 158 m2 (seratus lima puluh delapan meter persegr) dengan nilai sebesar Rp252.000.0O0,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 5

(l) Besaran modal dasar Pemerintah Daerah kepada masing- masing BUMD pada saat pendirian sebagai berikut:

a.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah); dan
b.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati sebesar Rp30.0O0.0OO.OO0,- (tiga puluh milyar rupiah).

(2)Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan tahtn 2022 dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir sebesar Rp28.888.933.0O0,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati sebesar Rp20.80O.O0O.0OO,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 6

(1)Aset tanah dan bangunan/barang milik daerah yang dijadikan Penyertaan Modal tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain. {21 Mengenai aset tanah dan bangunan / barang milik daerah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan pada masing-masing BUMD dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
(3)Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal berupa asset tanah dan bangunan/barang milik daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara/ daerah.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal berupa aset tanah dan bangunan lbarang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan Rencana Bisnis yang telah dilakukan oleh masing-masing BUMD dan analisa investasi oleh Tim Penasehat Analisa Investasi yang dibentuk oleh Bupati. (2\ Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DIVIDEN ATAS PET.IYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada BUMD secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah. 12) Bagran laba dan/hasil usaha penyertaan modal pada BUMD yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR TAHUN TENTANG PEI.IYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH DAN BANGUNAN/BARANG MILIK DAERAH (INBRENG) I. UMUM Pemerintah Daerah memiliki BUMD yang kepemilikan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu Perusahaan Perseroarr Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir, selanjutnya disebut PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati, selanjutnya disebut [,l. BPR Syariah Sukowati Sragen Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan da-lam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efrsiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…