DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pendanaan, Kerja Sama dan Sinergitas, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesantren di Kabupaten Sragen perlu mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana; dan bantuan pendanaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sragen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11.Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
12.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
13.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
c.menjamin pelindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pesantren meliputi:

a.fasilitasi pengembangan pesantren;
b.pendanaan;
c.kerja sama;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pembinaan.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu’allimin.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan pesantren ramah anak;
5. e.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2)Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Dewan Masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren.
(2)Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’ alamin.
(2)Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT. Dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
(2)Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
2. b.penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
3. c.beasiswa Santri;
4. d.beasiswa Kiai, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau pengelola Pesantren.
(3)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
3. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
5. e.pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
6. f.pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
7. g.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
8. h.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau;
9. i.pengembangan program lainnya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…