DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: -Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. -Pengaturan jalan daerah tersebut meliputi : a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah; c. penetapan status jalan daerah; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah. -(1) Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah. (2) Pembina jalan daerah tersebut meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelengjara jalan daerah; b. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah. -Pembangunan jalan daerah tersebut meliputi: a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan-jalan daerah. -(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah. (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana tersebut, maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang SALINAN 2 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4871);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011- 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sragen.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
6.Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
7.Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
10.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
11.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
12.Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan. 4
14.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pcngawasan jalan sesuai kewenangannya.
15.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
16.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17.Jalan lokal adalah jaian umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18.Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
19.Leger jalan adalsh dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
20.Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21.Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan Rumija daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/ billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang, bersifat komersial.
22.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, imformasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
23.Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, pontoon, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
24.Perlengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur kesalamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas antara perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum.
25.Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendarann bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas :

a.kemanfaatan;
b.keamanan dan keselamatan;
c.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.partisipatif;
f.keadilan;
g.transparansi dan akuntabilitas;
h.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
i.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
b.mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam penggunaan jalan umum;
c.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
d.menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah ;
e.mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan jalan;
f.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
g.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

Pasal 4

Penyelenggara jalan daerah adalah pemerintah daerah.

Pasal 5

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan 6 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Pasal 6

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
b.penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
c.penetapan status jalan daerah; dan
d.penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

Pasal 7

(1)Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.
(2)Pembina jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelengjara jalan daerah;
2. b.pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

Pasal 8

Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
b.pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
c.pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan- jalan daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah. 7
(2)Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pengawasan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
b.pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…