DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Pendirian BUM Desa; 2. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Des; 3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(l) Dalam rangka keda sama antar Desa dan pelayanan usala antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musya\a'alah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar - Desa yang terdiri dari :
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.ajrggota BPD; I
3. c.l.€ mbaga Kemasyaiakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangka! keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender),
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berla-ku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(5)Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 7

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha ya.rlg berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa [embaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam halBUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk orgalisasi BuMDesadidasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
1. a.Perseroar Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasa-rkan peqjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengar peraturan perundang undangan tentangPerseroan Terbatas;dan
2. b.I-embaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang- undangantentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa Bersama.
(2)BUM Desa bersama diteta.pkan dalam Peraturan Bersarna Kepala Desa tentarlg Pendirian BUMDesa BersaIna. 5

Pasal 8

Bagian Kedua Kedudukan dan WiLayah Kerja BUM Des

Pasal 10

{1) BUM Des berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan. {2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.Penasihat;
2. b.Pelaksana Operasional; dan
3. c.Pengawas.
(2)Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak-hak pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Talgga BUMDesa.
(3)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Targga BUM Desa diatur dalam Peraturan Kepa-la Desa.

Pasal 13

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara melekat (er( oJficio) oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berkewajiban :
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksarakan pengelolaan BUM Desa; dar
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa. c, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasar: dari Pelaksana Operasional mengenai persoalar yang menyangkut pengelolaan usaha Desa: dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hat-hal yang dapat menurunkarl kineda BUM Desa.

Pasal 14

(1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa 6 sesuai dengar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkew'ajibar:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhar ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam 1 (s"atu) tahun.

Pasal 15

(1)Dalam melaksanal<an kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Petaksana Operasional dapat menugaskan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khuausnya dalam mengurus pencatatan dar] administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2)Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungiawab, pembagian perarr dan aspek pembagian kerja lainnya. Pasal l6
(1)Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
1. a.masyarakat Desa yang mempunyai ji\,!'a ia'irausaha;
2. b.berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
4. d.pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederqjat.
(2)Pelaksana Operasional dapat diberhentikal dengan alasar:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggarajr Dasa-r dan Anggarar Rumah Tangga BUM Desa;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kineda BUM Desa:
5. e.terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. 7

Pasal 17

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Susunan kepengumsan Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota;
4. d.Anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurargnya 1 (satu) tahun sekali.
(4)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usa_ha dari BUM Desa; dan
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kineia Pelaksana Operasional.
(5)Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 18

(1)Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
(2)Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…