DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 28, penyisipan Pasal 28a dan Pasal 28b, penyisipan BAB IVA dan Pasal 30a dan Pasal 30b.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5244 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 3 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
8.Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 4
9.Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Base TransceiverStation (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi terpadu.
10.Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
14.Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
15.Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
16.Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
17.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara. 5
20.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
21.Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
22.Rekomendasi operasional adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sebelum menara telekomunikasi difungsikan.
23.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25.Cell Plan adalah suatu teknik penataan dari suatu Menara BTS.
2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perizinan

Pasal 28

(1)Penyedia Menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
(3)Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Di antara Pasal 28 dan 29 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 28A

(1)Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS wajib terlebih mendapatkan Rekomendasi Rencana Induk Menara Telekomunikasi dari Kepala Perangkat Daerah.
(2)Ketentuan mengenai permohonan tata cara dan persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat
(1), diatur dalam Peraturan Bupati. Perpanjangan Kontrak

Pasal 28B

(1)Perpanjangan kontrak lahan menara telekomunikasi harus mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
(2)Ketentuan mengenai prosedur perpanjangan kontrak lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Diantara BAB VI dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB VIA dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 30A dan Pasal 30B.

BAB VI

A CELL PLAN DAN SITE AUDIT MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 30A

(1)Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan kembali Cell Plan secara berkala.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan peninjauan kembali Cell Plan dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30B

(1)Setiap Menara Telekomunikasi dilakukan site audit setiap tahun.
(2)Site audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
1. a.melakukan pendataan baru atau pendataan ulang atas suatu site menara telekomunikasi;
2. b.melakukan pendataan legalitas kepemilikan dan pengguna suatu site menara telekomunikasi; 7
3. c.memberikan informasi temuan dan rekomendasi atas suatu site menara telekomunikasi;
4. d.melakukan investigasi dugaan penyimpangan/ penyalahgunaan menara telekomunikasi yang dapat merugikan berbagai pihak;
5. e.menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
(3)Data hasil kegiatan site audit digunakan untuk menentukan besaran nilai variabel penghitungan menara sebagai berikut :
1. a.berdasarkan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk menentukan nilai variable Zona Menara;
2. b.berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi untuk menentukan nilai variabel ketinggian menara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sragen Muh Yulianto, S.H., M.Si Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002 Ditetapkan di Sragen pada tanggal 26-8-2019 BUPATI SRAGEN, ttd dan cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 26-8-2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd dan cap TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-293/2019) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Penjelasan Pasal 124 menyebutkan bahwa “mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”. Terkait Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Terhadap Penjelasan Pasal 124 tersebut, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014, dengan adanya Judicial Review terkait dasar perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Salah satu Petitum permohonan Judicial Review tersebut adalah : “Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945”. Dengan demikian, ketentuan pengenaan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi harus disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. 9 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…