(1)Setiap Menara Telekomunikasi dilakukan site audit setiap tahun.
(2)Site audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
a.melakukan pendataan baru atau pendataan ulang atas suatu site menara telekomunikasi;
b.melakukan pendataan legalitas kepemilikan dan pengguna suatu site menara telekomunikasi;
7
c.memberikan informasi temuan dan rekomendasi atas suatu site menara telekomunikasi;
d.melakukan investigasi dugaan penyimpangan/ penyalahgunaan menara telekomunikasi yang dapat merugikan berbagai pihak;
e.menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
(3)Data hasil kegiatan site audit digunakan untuk menentukan besaran nilai variabel penghitungan menara sebagai berikut :
a.berdasarkan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk menentukan nilai variable Zona Menara;
b.berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi untuk menentukan nilai variabel ketinggian menara.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sragen Muh Yulianto, S.H., M.Si Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002 Ditetapkan di Sragen pada tanggal 26-8-2019 BUPATI SRAGEN, ttd dan cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 26-8-2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd dan cap TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-293/2019) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Penjelasan Pasal 124 menyebutkan bahwa “mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”. Terkait Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ini, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Terhadap Penjelasan Pasal 124 tersebut, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014, dengan adanya Judicial Review terkait dasar perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Salah satu Petitum permohonan Judicial Review tersebut adalah : “Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945”. Dengan demikian, ketentuan pengenaan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi harus disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. 9 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9