DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Asas dan Tujuan; 2. Ketertiban; 3. Kebersihan; 4. Keindahan; 5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penetiban; 6. Sanksi Administrasi; 7. Ketentuan Penyidikan; 8. Ketentuan Pidana; dan 9. Ketentuan Penutup. CATATAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah diperlukan adanya peran serta masyarakat bersama pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 SALINAN 2 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
3.Bupati adalah Bupati Sragen; 4
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
8.Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput dan/atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
9.Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu;
10.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
11.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong dan pintu air;
12.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
13.Bangunan adalah konstruksi yang sengaja ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah, air atau perairan;
14.Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan;
15.Penghuni adalah setiap orang peribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan;
16.Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan;
17.Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis dan pengamen;
18.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum 5 (berpindah pindah) serta mengganggu ketertiban umum;
19.Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukan untuk pemarkiran kendaraan;
20.Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/ berkumpulnya orang-orang, terdiri dari:

a.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
b.Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang disediakan secara istimewa/terbatas.
1. 21.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
2. 22.Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir;
3. 23.Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. 24.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teraturdan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin;
5. 25.Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
6. 26.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional;
7. 27.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan berasaskan :
1. a.Kebersamaan;
2. b.keberlanjutan;
3. c.manfaat;
4. d.keadilan;
5. e.kesadaran;
6. f.tanggungjawab
7. g.keselamatan; dan
8. h.keamanan.
(2)Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. 6

BAB III

KETERTIBAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

a.tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
b.tertib lingkungan;
c.tertib sungai, saluran air dan sumber air;
d.tertib penghuni bangunan; dan
e.tertib tuna sosial dan anak jalanan;
f.tertib anak sekolah dan pelajar

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
(2)Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
(3)Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada bahu jalan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu- rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur protokol.
(2)Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
(3)Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas PemerintahDaerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
(4)Penetapan pelaksanaan penertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(5)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan/trotoar; 7
2. b.melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang dapat menggangu, merugikan atau merusak sarana dan fasilitas umum;
3. c.membongkar, menggali dan merusak taman, jalur hijau, lapisan jalan dan trotoar;
4. d.membuat tanggul di jalan umum yang dapat membahayakan dan mengganggu kelancaran lalu lintas;
5. e.melakukan bongkar muat barang dari kendaraan dijalan umum dan trotoar;
6. f.menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;
7. g.menggunakan trotoar sebagai jalan kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor.
(6)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.membuat gaduh, berkelahi, melemparkan benda keras atau tajam di jalan umum, trotoar dan taman;
2. b.memanjat dan merusak pagar taman kota dan mengganggu alat pengaman serta rambu jalan;
3. c.melakukan aktivitas yang menghalangi atau menutup fungsi rambu jalan;
4. d.bermain layang-layang di jalan umum atau di atas trotoar;
5. e.mengotori dan merusak jalan/bangunan milik umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
6. f.melepaskan ternak di jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
7. g.menggunakan jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang, baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula;
8. h.menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai pangkalan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk kepentingan usaha angkutan;
9. i.menggunakan jalan umum, trotoar dan taman untuk penyimpanan dan parkir kendaraan sesuai perundangan yang berlaku.
10. j.mencuci, memperbaiki, dan membiarkan kendaraan rusak di jalan umum atau diatas trotoar dan taman selama beberapa hari lamanya;
11. k.memasang papan reklame dijalan umum, median jalan, trotoar dan taman, serta tempat umum lainnya;
12. l.membuang sampah atau kotoran di trotoar dan jalan kecuali di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
13. m.menjadikan jalan, trotoar dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat tidur;
14. n.mencoret-coret, menulis, melukis atau memasang iklan di dinding, tembok atau pohon pribadi dan atau fasilitas umum. 8
(7)Setiap orang atau badan pada jalur hijau dan taman dilarang:
1. a.membuang, menumpuk dan membakar sampah atau kotoran kecuali tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda;
3. c.menggali jalur hijau dan taman untuk memasang tiang kabel atau pipa listrik, telepon, gas dan air minum;
4. d.mengotori dan merusak tumbuhan serta tanaman hias;
5. e.menginjak, merusak, mencabut dan memanjat pohon;
6. f.melepaskan, menambatkan atau menggembalakan ternak;
7. g.bongkar muat barang muatan kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
8. h.bertempat tinggal, tidur, berjualan dan mendirikan bangunan
9. i.memasang gambar dengan cara memaku di pohon/tanaman
(8)Untuk ketertiban, Bupati menunjuk tempat-tempat tertentu yang diperuntukan bagi para pedagang kaki lima.
(9)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c dan ayat (7) huruf c tidak berlaku apabila telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(10)Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.
(2)Dalam hal tertib lingkungan setiap golongan niaga, jasa, industri diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat 9 hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 9

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah, setiap orang/badan dilarang:

a.membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
b.membawa/menyimpan barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
c.menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
d.membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnnya kecuali Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya dan juga mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat dimana harus membawa senjata;
e.menempelkan stiker, membuat coretan dengan menggunakan cat/spidol atau sejenisnya pada rambu jalan, marka, shalter dan fasilitas umum lainnya;
f.mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
g.membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan menjual petasan tanpa izin Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…