DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan, maksud dan tujuan, permodalan, tata cara penyertaan modal, logo, kedudukan, asas, tujuan, ruang lingkup dan wilayah usaha, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, penilaian tingkat kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu KabupatenSragen adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
9.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
10.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11.Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan pada Perusahaan Umum 4 Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang bersifat non teknis.
12.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB II

PERUBAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini merubah Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menjadi Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi tindakan Pemerintah daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum PD Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menjadi Perumda Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
b.mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.
d.memperkuat kelembagaan, struktur permodalan dan daya saing Perusahaan Umum daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah). 5
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(3)Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 23.089.617.250; (dua puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat
(1)dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Sumber Modal Perusahaan Umum Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen terdiri dari:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lain yang sah.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai peraturan – perundang – undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
(2)Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan;
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

LOGO, KEDUDUKAN, ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 10

Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…