DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah : - Ketentuan Umum - Pengelolaan - Penyediaan Penyedotan Air Limbah Domestik - Monitoring dan Evaluasi - Pembinaan dan Pengawasan - Peran Serta Masyarakat - Larangan - Kerjasama dan Pembiayaan - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor SALINAN 2 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 3 Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Nomor 5 serie E Nomor 2). tambahan hasil fasilitasi
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen.
6.Air Adalah Semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
7.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas,dan produktivitas lingkungan hidup.
8.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
9.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
10.Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan pengolahan 4 pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
11.Pengelolaan air limbah domestik adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian air limbah domestik.
12.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah agar aman dibuang ke media lingkungan.
14.IPAL Terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
15.IPAL Komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
16.Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
17.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
18.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
19.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
20.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
21.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
22.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
23.Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
24.Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir
25.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang 5 berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
26.Sistim penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
27.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
28.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
29.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
31.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
32.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
33.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
34.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalan standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal harus mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
(3)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat.
(4)Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana 6 dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam tangki septik domestik yang kedap air baik secara individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah domestik.
(5)Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembungan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan dan skala kota.

Pasal 3

(1)Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan sarana dan prasarana.
(2)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:
1. a.sarana pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan awal;
3. c.perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik;
4. d.instalasi pengolahan air limbah domestik; dan
5. e.saluran pembuangan efluen ke badan air.
(3)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat terdiri dari:
1. a.sarana pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan air limbah individual dan komunal;
3. c.pembuangan efluen ke lingkungan;
4. d.sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
5. e.instalasi pengolahan lumpur tinja.
(4)Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan SNI.

Pasal 4

(1)Setiap orang yang terjangkau sistem pengelolaan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik Pemerintah Daerah.
(2)Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah setempat harus melakukan pemeliharaan dan pengurasan secara berkala.
(3)Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

(1)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
1. a.perencanaan aspek non fisik; dan
2. b.perencanaan aspek fisik.
(2)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
(3)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
(4)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(5)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
1. a.rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. b.rencana jaringan perpipaan;
3. c.rencana lokasi IPAL;
4. d.rencana lokasi IPLT;
5. e.rencana program pengembangan;
6. f.penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
7. g.rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
8. h.rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
9. i.rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
(6)Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran sekunder/lateral, pipa servis/tersier dan SR sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL Terpusat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membangun pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat pada pipa persil/SR dan pipa servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
(2)Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat baik skala kota dan skala kawasan wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
(3)Setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan/atau kawasan yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem individual.
(2)Masyarakat membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
(3)Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana air limbah sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(4)Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai SNI.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan fasilitas pengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke Badan Air Penerima.

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
(2)Masyarakat mengajukan ijin kepada pengelola IPAL apabila akan membangun atau menyambungkan instalasi pengolahan air limbah setempat.
(3)Penyaluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 9

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…