DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Sragen 2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 3. Pembangunan Industri Pariwisata; 4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; 5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal; 6. Pengawasan dan Pengendalian;

Isi peraturan

Pasal 1

seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya a_larn, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepai-iwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Sragen, Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen, dan Kawasal Strategis Pariwisata Sragen.
15.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW ada.lah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, da_n nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dal hasil buatan malusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dar nilai yang berdimensi sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17.Daya Tarik Wisata Alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka-ragaman kekayaan alarn yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18.Daya Tarik Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujual kunjungan wisatawan.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan dan pergerakan di dalam wilayah DPS dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat bedalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
21.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat heroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
22.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan al<tifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
23.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana ya-ng secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyanEnar, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPS.
24.Pemasaran Pariwisata adalalr serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata vang saling terkait dalam ralgka menghasilkan barang dan/atau jasa bagr pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yarg dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yajrg secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
27.Organisasi Kepariwisataan adalai institusi baik di lingkungan Pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28.Sumber Daya Marusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata ada.lah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara lalgsung dan tidal< langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, darl dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkar profesionalitas keda.
31.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaa! Kepariwisataan.
32.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, atses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, darr kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan
33.Masyarakat t okal adalah masyaral<at yang hidup dan tinggal didalam DPS yang memiliki ketergantungan baik larrgsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kepariwieataan.
34.Wawasan lingkungan adalah konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya maausia denga{r cara menyelaraskan al<tiyitas manusia dengan kemampuan sumber daya alarn untuk menopangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1.menyatukan pandangan berbagai sektor pembangunan terkait mengenai pentingnya pembangunan kepariwisataar da_lam pembangunan daerah;
2.menyusun sinergitas perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi; 6
3.menyediakan landasan kebijakan yang terarah untuk perencanaan teknis berkenaan dengan pembangunan kawasan serta daya tarik $,isata pada setiap kawasan;

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1.memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan yang sejalan dengan pembangunan ka$,asan:
2.memberikan pedoman perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan;
3.memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan kepariwisataan pada destinasi paiwisata, pemasaran pari$,isata, industri pariwisata dan kelembegaan kepariwisataal;
4.menjadi acuan bagi bagi seluruh sektor kepariwisataan agar dapat membangun kelasama dan jejaring pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan; BAI} III RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAI\I

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang diatur datam Peraturan Daerah ini, meliputi: A. DPS;

b.pemasaran pariwisata;
c.industri pariwisata; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB Sragen.
(2)RIPPARKAB Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuar;
4. d.sasaral; dal
5. e.arah kebijakan dan srralegi.
(3)Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat {2) huruf a adalah terwujudnya Bumi Sukowati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat;
(4)Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimal<sud ayat
(2)huruf b adalah: 7

Pasal 5

a.mewujudkan padwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
b.mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
c.meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembalgan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkal sumber daya alam, sumber daya budaya, da,n sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelesta.ian dan berkelanjutan;

(5)Tujual pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah:
1. a.memalfaatkal dan mengoptimalkal potensi kepariwisata an sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
2. b.meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata;
3. c.meningkatkan iklim investasi bidang pariwisata;
4. d.penyediaan lapangan keda dan kesempatan berusaha di bidarg pariwisata;
5. e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata;
6. f.peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan ;
(6)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing
2. b.meningkatkan kualitas infrastruktur yarg mendukung kepariwisataan daerah;
3. c.sektor pari\a,isata sebagai penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatar asli daerah;
4. d.mengembangkal citra pa-riwisata yang nyaman, aman, tertib, dan inenarik.
5. e.meningkatkan jumtah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
6. f.menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
(7)fuah kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.tata kelola pariwisata yang baik dan profesional yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
2. b.peningkatan kualitas dan keberlanjutan daya saing destinasi pariwisata;
3. c.mengemtrangkal iklim usaha pariwisata dan investasi pariwisata;
4. d.peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat;
5. e.mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyara,kaU I (B) Indikator sasaran pembangunan kepadwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1), tercantum dalam l,ampiran I merupal<an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA SRAGEN

Pasal 6

Pembangunan DPS meliputi:

a.perwilayahan DPS;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
d.pembangunan prasar:ana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

Pasal 7

( I ) Perwilayanan pembangunan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.KPP Sragen, dan
b.KSP Sragen;

(2)KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkar kriteria:
1. a.Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.Memiliki karakter atau tema produk wisata;
3. c.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata darl memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
4. d.memiliki potensi pasar skala regional dan/atau nasional;
5. e.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasit
6. f.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. g.memiliki fungsi dan peran shategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
8. h.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaal:
9. i.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
10. j.memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
11. k.berada di wilayah tujuar kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
12. t.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
(3)KSP Sragen sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b 9 berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utarna pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariqrisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secaranasional;
3. c.memiliki potensi pasar skala regiona] dan/ atau nasiona.l dan/ atau intemasional;
4. d.memiliki posisi darr peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki fungsi dan peran strategis da1am pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dart daya dukung lingkungan hidup;
6. f.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. g.memiLiki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan ;
8. h.memitiki kesiapan dan dukungar masyarakat;
9. i.memitiki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. k.memiliki potensi kecenderunga-n produk wisata masa depan.
(1)KPP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Plumongtalisuri;
2. b.Ngragenkarangsandang;
3. c.Harlomas;
4. d.Dawun$ejo; dan
5. e.Singensumonar;
(2)Perwitayahan KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ) tercantum dalan lampiran II yarg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1)KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimala dimalsud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf a, meliputi:
1. a.Kecamatan Plupuh;
2. b.Kecarnatar Gemolong;
3. c.Kecamatan Ta.non:
4. d.Kecamatan Kalijambe;
5. e.Kecamatan Sumberlawang; dan L Kecamatan Miri.
(2)KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimatsud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
1. a.Boyolayar dan sekitarnyal 10

Pasal 8

b.Kedung Grujug dal sekitamya;
c.Waduk Ketro dan sekitamya
d.Sentra Mebel Kalijambe dan sekitamya; dan
e.Gemolong Edupark dal sekitarnya. Pasa.l 10

(1)KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kecamatan Ngrampal;
2. b.Kecamatan Sragen
3. c.Kecamatan Karangmalang;
4. d.Kecamatan Sambung Macan; dan
5. e.Kecamatan Gondang.
(2)KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimara dimaksud ayat {1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
1. a.Stasiun Sragen dan sekitarnya;
2. b.Taman Dayu Alam Asri dan sekitarnya;
3. c.Alun-a.lun Sragen dan sekitamya;
4. d.GOR Diponegoro dan sekitarnya;
5. e.Kolam Renang Kartika dan sekitarnya;
6. f.Waduk Cembong daJr sekitarnya;
7. g.Kedung Banteng dan sekitamya;
8. h.Waduk Kembangan dan sekitamya;
9. i.Ekowisata Hutan Kota dar sekitamya; dan
10. j.Stadiun Taruna. Pasa.l 1 1
(1)KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {11 huruf c, meliputi:
1. a.Kecamatan Sidohado; dan
2. b.Kecamatan Masaran.
(2)KPP Sragen Harlomas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari satu DTW, yaitu: ker4jinan batik Masaran dan sekitarnya;

Pasal 12

(1)KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (1) huruf d, meLiputi:
1. a.Kecamatan Kedawung; dal
2. b.Kecamatan Sambirejo.
(2)KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, melipuli:
1. a.Waduk Brambang dan sekitarnya;
2. b.Waduk Botok dar sekitarnya;
3. c.Alas Kedawung da:r sekitarnya;
4. d.Waduk Blimbing dan sekitarnya;
5. e.Pemandiar Ngunut dan sekitarnya; I Pemandian Bayanan dan sekitamya; ll
6. g.Waduk Gebyar dan sekitarnya;
7. h.Petilasan Ki Joko Budug da! sekitarnya;
8. i.Bukit Cinta dan sekitarnya; dan j, TeJaga Bandut dan sekitamya.

Pasal 13

(1)KPP Sragen Singensumonar sebagaimala dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufe, meliputi:
1. a.Kecamatan Gesi;
2. b.Kecamatan Tangen;
3. c.Kecanatan Sukodono;
4. d.Kecamatan Mondokan;dan
5. e.Kecamatan Jenar
(2)KPP Sragen Singensumonar sebagailnarla dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
1. a.Watu Pawon dan sekitamya;
2. b.Petilasan Ki Onggo Djoyo dan sekitarnya;
3. c.Gunung Banyak dan sekita-rnya; dan
4. d.Petilasan Ngrancang Kencono dan sekitamya;
5. e.Taman Doa Santa Maria dar sekitamya; I Petilasan Nyi Ageng Serang dan sekitarnya;dan
6. g.Makam Singomodo dan sekitamya.

Pasal 14

(1)KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
1. a.Gunung Kemukus dan sekitarnya;
2. b.Sangiran dan sekitamya:
3. c.Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya;
4. d.Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitamya; dan
5. e.Senba Batik Kliwonan dan sekitarnya; (2j Perwilayahan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 1 5 KSP Sragen Gunung Kemukus dan sekitarnya setragaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurul a terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
6. a.Kompleks Makam Joko Tingkir dan sekitamya; dan
7. b.Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya;

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…