DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas Pembentukan dan Materi Muatan Pembentukan Produk Hukum Daerah - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Produk Hukum Daerah - Pembentukan Peraturan Daerah - Penyusunan Peraturan Bupati - Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah - Penyusunan Peraturan DPRD - Penyusunan Keputusan Bupati - Penyusunan Keputusan DPRD - Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD - Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD - Evaluasi dan Fasilitasi - Penyebarluasan - Partisipasi Masyarakat - Pembiayaan - Tata Naskah - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
c.bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna membentuk produk hukum daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sragen, perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 83). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen.
7.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sragen yang bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
9.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan Perundangan-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 4 DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
13.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
14.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
15.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalahtersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
18.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
19.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancanganproduk hukum daerah.
20.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis,arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
21.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22.Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan 5 dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan,
23.Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannyapenetapan dan pengundangan.
24.Autentifikasiadalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
25.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.
26.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
27.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi 6 asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Maksud pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Tujuan pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.
(3)Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan, pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

(1)Produk Hukum Daerah bersifat:
1. a.pengaturan; dan
2. b.penetapan
(2)Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.PB KDH; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka 7 penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

(1)Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda yang memuat pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
(4)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

(1)Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.
(2)Program Pembentukan Perda bertujuan :
1. a.untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
2. b.b.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 8
4. d.aspirasi masyarakat.

Pasal 10

(1)Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan DPRD.
(2)Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan sekala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…