DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sragen

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2, penghapusan Pasal 13.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Menetapkan

menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sragen, terdiri dari: 3
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase, sub urusan jalan, dan sub urusan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, dan sub urusan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
7. 7.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian;
9. 9.Dinas Peternakan dan Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
10. 10.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 4
13. 13.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
20. 20.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Pasal 13 dihapus 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 4-12-2019 BUPATI SRAGEN, ttd dan cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 4-12-2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd dan cap TATAG PRABAWANTO B LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sragen Muh Yulianto, S.H., M.Si Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (15-358/2019) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa eveluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Adapun materi evaluasi berpedoman pada hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2018. Serta dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah. Maka diperlukan Perubahan susunan dan nomenklatur perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. B. Pasal Demi Pasal

(1)Pasal I Cukup Jelas
(2)Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…