DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; Azas, Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Pendirian Perusahaan; Permodalan dan Saham; Organ PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); Kepegawaian; Aset, Hak dan Kewajiban; Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; Laporan Tahunan; Penetapan dan Pembagian Laba Bersih; Prinsip Pengelolaan; Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; Pembubaran dan Likuidasi; Investasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen;
c.bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Daerah yang memegang 3 kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
7.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan DaerahBank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.
8.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9.Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Daerah.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
13.Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
14.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
15.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 4
17.Kantor Cabang/KPO adalah kantor PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya diberi nama PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sragen.
(2)PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dan perbankan yang sehat berdasarkan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. 5

Pasal 7

Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat;
b.memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan daya saing PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
c.mengoptimalkan laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT.BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa:
  1. 1.tabungan;
  2. 2.deposito berjangka; dan/atau
  3. 3.bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan tersebut;
2. b.memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. c.menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, giro, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
4. d.menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga lain baik di bidang jasa keuangan maupun lainnya.

BAB V

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) memuat antara lain:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; 6
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama, jabatan dan jumlah anggota Komisaris serta anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERMODALAN DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan komposisi 100% (seratus persen) dipegang oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dalam hal terjadi perubahan modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah dan/atau pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS.
(4)Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS.
(5)Perubahan modal dasar diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…