DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sragen

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan APBD Kabupaten Sragen TA 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 September 2021, dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sragen;
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD;
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
9.Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.483.863.715.332 (dua trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula 2,104,054,355,242Rp
b.Bertambah 37,222,102,716Rp Jumlah Pendapatan setelah perubahan 2,141,276,457,958Rp
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula 2,265,495,152,935Rp
b.Bertambah 215,791,562,397Rp Jumlah Belanja setelah Perubahan 2,481,286,715,332Rp
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1). Semula 161,440,797,693Rp 2). Bertambah 181,146,459,681Rp Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan 342,587,257,374Rp
b.Pengeluaran Pembiayaan 1). Semula -Rp 2). Bertambah 2,577,000,000Rp Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan 2,577,000,000Rp Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 340,010,257,374Rp -RpSisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
a.Semula 307,612,569,242Rp
b.Bertambah 84,351,164,716Rp Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan 391,963,733,958Rp
b.Pendapatan transfer
a.Semula 1,712,402,786,000Rp
b.Berkurang (48,761,142,000)Rp Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan 1,663,641,644,000Rp
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1). Semula 84,039,000,000Rp 2). Bertambah 1,632,080,000Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 85,671,080,000Rp setelah Perubahan

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1). Semula 75,070,000,000Rp 2). Bertambah 15,930,000,000Rp Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 91,000,000,000Rp
2. b.Retribusi Daerah 1). Semula 12,653,079,060Rp 2). Bertambah 468,070,000Rp Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 13,121,149,060Rp
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 1). Semula 16,500,000,000Rp 2). Bertambah/berkurang -Rp Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan 16,500,000,000Rp
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1). Semula 203,389,490,182Rp 2). Bertambah 67,953,094,716Rp Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan 271,342,584,898Rp
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1). Semula 1,572,944,786,000Rp 2). Berkurang (48,466,142,000)Rp Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan 1,524,478,644,000Rp
2. b.Transfer antar daerah 1). Semula 139,458,000,000Rp 2). Bertambah/berkurang (295,000,000)Rp Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan 139,163,000,000Rp
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1). Semula 84,039,000,000Rp 2). Bertambah 1,632,080,000Rp Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan 85,671,080,000Rp

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional 1). Semula 1,739,815,178,562Rp 2). Bertambah 126,795,339,580Rp Jumlah Belanja operasional setelah perubahan 1,866,610,518,142Rp
b.Belanja modal 1). Semula 180,779,825,373Rp 2). Bertambah 82,164,222,817Rp Jumlah Belanja modal setelah perubahan 262,944,048,190Rp
c.Belanja tidak terduga 1). Semula 10,000,000,000Rp 2). Bertambah/berkurang (150,000,000)Rp Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan 9,850,000,000Rp
d.Belanja transfer 1). Semula 334,900,149,000Rp 2). Bertambah 6,982,000,000Rp Jumlah Belanja transfer setelah perubahan 341,882,149,000Rp

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1). Semula 1,186,626,796,228Rp 2). Bertambah 12,160,543,621Rp Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan 1,198,787,339,849Rp
2. b.Belanja barang dan jasa 1). Semula 464,869,442,554Rp 2). Bertambah 120,644,778,655Rp Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan 585,514,221,209Rp
3. c.Belanja hibah 1). Semula 76,214,439,780Rp 2). Berkurang (5,122,982,696)Rp Jumlah Belanja hibah setelah perubahan 71,091,457,084Rp
4. d.Belanja bantuan sosial 1). Semula 12,104,500,000Rp 2). Berkurang (887,000,000)Rp Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan 11,217,500,000Rp
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1). Semula 3,311,750,000Rp 2). Bertambah 11,477,986,850Rp Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan 14,789,736,850Rp
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1). Semula 58,211,765,683Rp 2). Bertambah 51,908,770,668Rp Jumlah Belanja modal peralatan dan 110,120,536,351Rp mesin setelah perubahan
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1). Semula 68,960,700,880Rp 2). Bertambah 5,334,548,510Rp Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan 74,295,249,390Rp
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1). Semula 49,289,078,410Rp 2). Bertambah 13,157,597,809Rp Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan 62,446,676,219Rp
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1). Semula 1,006,530,400Rp 2). Bertambah 285,318,980Rp Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan 1,291,849,380Rp
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1.Belanja tidak terduga

a.Semula 10,000,000,000Rp 2). Bertambah/berkurang (150,000,000)Rp Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan 9,850,000,000Rp

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1). Semula 4,500,000,000Rp 2). Bertambah/berkurang -Rp Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan 4,500,000,000Rp
2. b.Belanja bantuan keuangan 1). Semula 330,400,149,000Rp 2). Bertambah 6,982,000,000Rp Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan 337,382,149,000Rp

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1). Semula 161,440,797,693Rp 2). Bertambah 181,146,459,681Rp Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan 342,587,257,374Rp
b.Pengeluaran pembiayaan 1). Semula -Rp 2). Bertambah 2,577,000,000Rp Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2,577,000,000Rp

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1). Semula 161,440,797,693Rp 2). Bertambah 181,146,459,681Rp Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan 342,587,257,374Rp
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah 1). Semula -Rp 2). Bertambah 2,577,000,000Rp Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan 2,577,000,000Rp

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari: Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; LampirannXIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…