DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penanggulangan Bab III Wewenang dan Tanggung Jawab Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bab VI Pengawasan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Pendanaan Bab IX Sanksi Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID- 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
6.Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria ISPA, demam, atau ISPA berat.
7.Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.
8.Kepolisian adalah Kepolisian Resor Sragen.
9.Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0725/Sragen.
10.Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0725/Sragen.
11.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12.Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
13.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan aktifitas masyarakat secara lebih ketat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di Daerah;
b.mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah;
c.mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
d.meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penanggulangan;
b.wewenang dan tanggung jawab;
c.hak dan kewajiban;
d.peningkatan penanganan kesehatan;
e.pengawasan;
f.partisipasi masyarakat;
g.pendanaan; dan
h.sanksi.

BAB II

PENANGGULANGAN

Pasal 5

Penanggulangan COVID-19 terdiri atas:

a.pencegahan; dan
b.penanganan.

Pasal 6

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang bertambah dan meluas atau meningkat.
(2)Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berinteraksi dengan orang lain;
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
3. c.menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
4. d.menerapkan PSBB;
5. e.tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
6. f.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. g.melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi;
8. h.melakukan rapid tes antibodi dan/atau antigen;
9. i.melakukan swab PCR;
10. j.menghindari tempat keramaian;
11. k.berdiam atau tinggal di rumah bagi yang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu dan demam; dan/atau
12. l.melakukan vaksinasi COVID-19.

Pasal 7

(1)Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara PSBB dan/atau PPKM, arahan norma diantaranya mengenai:
1. a.pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
2. b.pembatasan kegiatan aktifitas bekerja di tempat kerja;
3. c.pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. d.pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. e.pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
6. f.pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang;
7. g.pembatasan kegiatan pesta perkawinan atau khitanan; dan/atau
8. h.pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB dan/atau PPKM diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bagi pasien atau masyarakat yang terinfeksi COVID-19.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit lainnya dan/atau tempat fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19.
(3)Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditunjuk wajib memberikan pelayanan COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID- 19 Pemerintah Daerah berwenang:

a.melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Daerah;
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
b.melakukan upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19;
c.melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat;
d.menyediakan dan memberikan akses informasi tentang kondisi penyebaran COVID-19 di Daerah:
e.melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
f.melakukan upaya lain yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…