DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan Sampah Kawasan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Sistem Tanggap Darurat, kelembagaan dan Kerjasama, Perizinan Pengelolaan Sampah, Retribusi, Kompensasi, Insentif dan Disinsentif, Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
c.bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi daerah dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya
d.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Spesifik, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah perlu diharmonisasi atau disesuaikan dengan spirit pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
5.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemarintahan Desa.
4.Bupati adalah Bupati Sragen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
6.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
7.Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Kebersihan Kabupaten Sragen.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12.Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
13.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16.Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17.Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
18.Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
19.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. 5
21.Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
22.Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
23.Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
25.Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
26.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
27.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
28.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
29.Pemrosesan Akhir Sampa adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
30.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
33.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 6
34.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
35.Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
36.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
37.Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38.Orang adalah orang perseorangan diluar Badan Usaha.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kabupaten.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun; 7
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
7. g.melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
8. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;dan
(3)Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah kewenangannya.
(4)Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.membuat Peraturan Desa tentang pengelolan sampah di wilayah desa;
2. b.membuat Peraturan Kepala Desa tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah desa;
3. c.menyusun rencana strategis desa tentang pengelolaan sampah di wilayah desa; 8
4. d.menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai kewenangan;
5. e.membentuk lembaga pengelolaan sampah diwilayah desa,
6. f.membentuk lembaga pengelolaan sampah di wilayah desa agar dapat terbentuk TPS3R, Bank sampah unit skala RT/RW, Bank sampah induk skala desa, Rumah Kompos, PDU (Pusat Daur Ulang), POO (Pusat Olah Organik), DUPK (Daur Ulang Produk Kreatif), atau lainnya; dan
7. g.Lembaga pengelolaan sampah di wilayah desa melakukan kerjasama kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa.
(5)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.Menyusun dan menetapkan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) daerah dan melakukan reviu setiap 5 tahun sekali;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
5. e.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem controll landfill; dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
1. a.membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
2. b.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
4. d.menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah di wilayahnya; 9
5. e.memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
6. f.memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat di wilayahnya secara berkelanjutan;
7. g.menetapkan lokasi tempat pengelolaan sampah TPS/Bank Sampah Induk/TPS3R/Rumah Kompos/Pusat Daur Ulang (PDU) /Pusat Olah Organik (POO) dan lainnya di wilayahnya;
8. h.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
9. i.memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayahnya dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
10. j.menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.kebijakan pengelolaan sampah;
2. b.strategi pengelolaan sampah; dan/atau
3. c.program pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a.Pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
1. 1.efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah kabupaten ;
2. 2.penanganan sampah secara terdesentralisasi;
3. 3.penanganan sampah secara terpilah;
4. 4.pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
5. 5.meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
b.penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan 10
c.pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Perencana Teknis dan Manajemen Persampahan paling sedikit memuat:
1. a.tingkat pelayanan;
2. b.tahapan pelaksanaan;
3. c.rencana penyelenggaraan Prasarana Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan
(2)Perencana teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 10

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…