DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Sragen yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan diperlukan pengaturan mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
8.Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayan yang dilandasi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas yaitu pendidikan dasar,
10.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif;
b.pembudayaan dan pemberdayaan; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan dan kebudayaan;
3. c.pengembangan dan pelatihan; dan
4. d.pemuda dan olahraga.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.instansi/lembaga vertikal; dan
2. b.masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 8

(1)Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur Pemerintah Daerah; dan
3. c.unsur masyarakat.
(3)Susunan kepengurusan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Pembina : Bupati
2. b.Pengarah : 1. Komandan Komando Distrik Militer;
  1. 2.Kepala Kepolisian Resort;
  2. 3.Kepala Kejaksaaan Negeri; dan
  3. 4.Ketua Pengadilan Negeri.
3. c.Ketua : Sekretaris Daerah;
4. d.Wakil Ketua : Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. e.Sekretaris : Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. f.Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer;
  1. 2.Unsur Kepolisian Resort;
  2. 3.Unsur Sekretariat Daerah;
  3. 4.Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian/riset, dam inovasi Daerah;
  4. 5.Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  5. 6.Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  6. 7.Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, kepemudaan dan olah raga pariwisata;
  7. 8.unsur organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. 9.unsur organisasi sosial politik;
  9. 10.unsur media massa lokal;
  10. 11.unsur universitas/perguruan tinggi; dan
  11. 12.unsur tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat.
(4)Tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan lingkup daerah;
2. b.melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
3. c.melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
4. d.melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
6. f.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur sipil negara;
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal; dan
c.Pendidikan Informal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…