DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama dan Bentuk Hukum, Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Pendirian Perusahaan, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Kekayaan, Tahun Buku dan Rencana Bisnis Bank, Penggunaan Laba, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, perlu melakukan optimalisasi dan tata kelola perbankan pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang selanjutnya disebut PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
7.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
8.Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda).
9.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda).
10.Komisaris adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah.
12.Direksi adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) untuk kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) serta mewakili PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda).
14.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

NAMA DAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) berubah nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda).

Pasal 5

Bentuk badan hukum PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sragen.
(2)PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) dapat membuka dan menutup Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. 1.simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  2. 2.investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. b.menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  1. 1.pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
  2. 2.pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’;
  3. 3.pembiayaan berdasarkan akad qardh;
  4. 4.pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  5. 5.pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah; dan
  6. 6.akad pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. c.menempatkan dana pada Bank lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. d.melakukan kegiatan tranfer dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
5. e.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VI

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) memuat antara lain:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Dalam hal Modal Disetor belum mencapai Modal Dasar, maka Pemegang saham berkewajiban memenuhi sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar.
(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(4)Penyertaan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 80 % (delapan puluh persen).
(5)Penyertaan Modal Disetor oleh Masyarakat, paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen).
(6)Penyertaan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah atau masyarakat diterbitkan dalam bentuk saham.
(2)Saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Perseroda) adalah saham atas nama.
(3)Pemegang saham tunduk pada semua keputusan dalam RUPS.
(4)Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
1. a.menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
2. b.menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
3. c.menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…