DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Tugas dan Tanggungjawab - Tata Cara Kerjasama Desa - Perubahan Dan Berakhirnya Kerja Sama Desa - Tenggang Waktu - Badan Kerja Sama Antar-Desa - Penyelesaian Perselisihan - Pembiayaan - Pembinaan dan Pengawasan - Pembatalan Kerja Sama Desa - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 3 penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sragen yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Sragen.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desaadalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10.KerjaSama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11.Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KerjaSama Desadimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4

Pasal 3

(1)KerjaSama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar- Desa.
(2)KerjaSama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup KerjaSama Desa meliputi:

a.kerja sama antar-Desa; dan
b.kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Desa dapat melakukan kerjasama dengan Desa lainsesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2)Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

(1)Kerja sama antar-Desa meliputi:
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. c.bidang ketentraman dan ketertiban.
(2)Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
(3)Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.
(4)Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)membahas hal yang berkaitan dengan:
1. a.pembentukan lembaga antar-Desa;
2. b.pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
4. d.pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan;
5. e.masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan 5
6. f.kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
(5)Dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
(6)Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(7)Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerjasama antar-Desa dapat dilakukan antara:

a.desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
b.desa dengan desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 8

(1)Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
(4)Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
8. h.keadaan kahar (force majeur); dan
9. i.penyelesaian perselisihan.
(5)Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga. 6

Pasal 9

KerjaSama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bidang:

a.peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
b.peningkatan pelayanan pendidikan;
c.kesehatan;
d.sosial budaya;
e.ketentraman dan ketertiban;
f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g.tenaga kerja;
h.pekerjaan umum;dan
i.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

(1)Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan KerjaSama Desa.
(2)Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan KerjaSama Desa secara partisipatif.
(3)Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan KerjaSama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
(4)Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang dikerjasamakan;
b.mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KerjaSama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
c.memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan KerjaSama Desa kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…