DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Penghapusan ketentuan pasal 2 huruf d dan penambahan ketentuan huruf f tentang jenis retribusi perizinan tertentu; 2. Disisipkan 1 (satu) BAB tentang retribusi IMTA; 3. Nama, objek dan subjek retribusi IMTA; 4. Cara menggukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Penghapusan ketentuan tentang retribusi izin gangguan bagian kedua dan pasal 6, pasal 7,dan pasal 8; 8. Perubahan ketentuan retribusi izin mendirikan bangunan; 9. Penghapusan ketentuan retribusi izin gangguan pasal 15, pasal 17 huruf b dan c angka 2 dan 3; 10. Perubahan ketentuan tentang pedoman dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan izin trayek;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian ;
b.bahwa sehubungan dengan adanya penigkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan, maka tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
c.bahwa sesuai dengan ketentua Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pengendali Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzi Mempeke{akan Tenaga Ke{a Asing, terdapat objek Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu menambahkan objek Retribusi Izi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
d.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 20 1 I tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950); Mengingat
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AO4 tentang Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'farnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta}lun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Ke{a Asing (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Icmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O09 Nomor 02, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(L€mbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 201 1 Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14); 3
25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka yakni 29,30, dangka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Sragen.
5.Pejabat ada-lah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan- undangan yang berlaku.
6.Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 4
8.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 10.lzin Mendirikan Bangunan atau yarrg disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rahabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bagunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 1l.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalalan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak teq'adwal. l2.lzin Trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 13.Dihapus. 14.Dihapus. l5.Satuan Ke{a Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. l6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. l7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang , serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestariaan lingkungan. 5 19.WEib Retribusi Perizinan Tertentu, yang sealnjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Peizinan Tertentu. 2O. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagr wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, ada-lah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yarl.g terutang. 23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 2 5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 26.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 2T.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang te{adi serta menemukan tersangkanya. 28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen. 29.Retribusi Perpanjangan Izin Mempeke{akan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga ke{a asing. 6
30.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi keqja tenaga ke4'a asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31.Tenaga Keqia Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus dan ditambah I (satu) huruf yakni hurufd sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Dihapus;
c.Retribusi Izin Trayek.
d.Retribusi Perpanjangan IMTA
1. 3.Diantara BAB III dan BAE} IV di sisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11El

(1)objek Retribusi sebagaimana dimaksud da-lam pasal 11A adalahpemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerl'a Tenaga Ke{a Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakeqjaan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan^badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 1lC
(1)subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi Kerja Tenaga Ke{a Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
(2)subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. '7 Begran Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

BAB III

A RETRIBUSI IMTA

Pasal 11D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitandan j angka waltu perpanj an gan IMTA.

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA. {2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA. Bagran Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 11F
(1)struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkaberdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasa 11 D.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan sebesar USD lO0/orang/bulan (seratus dolar Amerika Serikat perorang perbulan).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

4.Ketentuan Bagian Kedua dan Pasai 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dihapus

5.Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dihapus 8

6.Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dihapus

7.Ketentuan Bagran Kesatu Pasal 14 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai beriku:

Pasal 14

(l) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(2)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi serta tata cara penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dihapus

9.ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Masa Retribusi diatur sebagai berikut:

a.Retribusi IMB berlaku selama bangunan berdiri sepanjang tidak ada perubahan.
b.Dihapus.
c.Retribusi Izin Trayek: ll izin operasi berlaku 5 ( lima) tahun; 2) dihapus 3) dihapus 9 l0.ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Homan dalam pelayanan pemberian izrrr mendirikan bangunan dan izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaren Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen Pada tanggat lZ' 2' Lo\g KAGEN, KUSD Diundangfua di Sragen pada tanggal B- z-2olg KABUPATEN SRAGEN, I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinYa M Kepala etahui an Hukum Setd K agen ytrlnsuxower B b Muh. Yu o S,H M.Si Pem a Tk. I NrP. 19670725 199503 1002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH : B/2019) t EKR A PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1.PENJELASAN UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenagan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan peizinat tertentu tersebut sepanjang memenuhi kreteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20O9 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Ta}lun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, sehingga perlu menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 201 I tentang Retribusi Penzinan Tertentu yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Biaya penyelenggara€rn pemberian izin sangat besar karena tidak hanya menyangkut penerbitan dokumen izin tetapi juga untuk pengawasan di iapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Oleh karena itu Retribusi Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraa-n pemberian izin tersebut khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan tarifnya. Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Alasan untuk perubahan tersebut adalah perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penentuan atau penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat sebagai subjek retribusi yang perlu diyakinkan bahwa besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang membebaninya telah mengandung kejelasan dalam hal dasar dan asal usul perhitungannya.
2.PENJELASAN PASALDEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 11 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SERTA TATACARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN A. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
1.Retribusi pembangunan bangunan gedung baru LxltX 1,00xHSug
2.Rretribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung LxItXTr.xHSug
3.Retribusi Prasarana banguna gedung Vxl x 1,00 x HS ue
4.Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung VxlxTt x HSpbg Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume / besaran (dalam satuan m2 , m-, unit) I = Indeks It = Indeks terintegritas Tt = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingakat kerusakan sedang 0,65 untuk tingakat kerusakan berat HSrg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota) HSug = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru I B. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB NO JENIS RETRIBUSI Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung

a.Bangunan Gedung l) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung a) rusak sedang meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, b) rusak berat perluasan/ pengurangan 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama b) Madva c) Utama
b.Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang b) Rusak Berat Retribusi administrasi IMB PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 1 Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi 2 Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses (Huruf H ) 3 Retribusi penyediaan formulir Permohonon IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per set ( Huruf H ) CATATAN:
1. 1.Indeks Te rintegrasi 2, HS : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan volume 2 C. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
a.Indeks kegiatan, meliputi : 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi / renovasi

(1)Rusak sedang, sebesar 0,45
(2)Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran
(1)Pratama, sebesar 0,65
(2)Madya, sebesar 0,45
(3)Utama, sebesar 0,30 2) Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi / renovasi
(1)Rusak sedang, sebesar 0,45
(2)Rusak berat, sebesar 0,65
1. b.Indeks parameter 1) Bangunan gedung a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
(1)Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
1. i.Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana; (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00 (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesa.r 0,00 dan 1,00
2. i.Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif ii. Indeks 1,0O untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
(2)Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing- masing terhadap bobot seluruh parameter klasi{ikasi ditetapkan sebagai berikut: (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
1. i.Sederhana 0,40 ii. Tidak sederhana 0,70 iii. Khusus 1,0O (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
2. i.Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen I ,00 (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
3. i.Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0, 15:
4. i.bna I / minor 0,10 ii. Zana II / minor 0,2O 3 iii. 7-ona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50 v.7-onaV/kuat0,70
5. i.Zona VI / kuat 1,00 (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
6. i.Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
7. i.Rendah 0,40 (1 lantai ) ii. Sedang O,7O (2 lantai - 3 lantai) iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai) (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
8. i.Negara, yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan usaha 1,00
(3)Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 (b) Bangunan gedung dengan masa pemurnfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70 (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tingga-l tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1 ,7 5 o/o. 1 D. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN I '2 .) Parameter lndeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks I . Hunian o,os / 0,s )

1.Kompleksitas 0,25 a. Sederhana o,40 1. Sementara jangka pendek 0,40
2.Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana o,70 2 . Sementara jangka menengah o,70
3.Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3. Tetap 1,00
4.Sosial dan Budaya 0,00 / 1,00*)
2.Permanensi 0 20 a. Darurat 0,40
5.Khusus 2,OO b. Semi permanen o,70
6.Ganda/Campuran 4,00 c. Permancn 1 ,00
3.Risiko kebakaran o,1s a. Rendah o,40

b.Sedang o,70
c.Tingqi 1,00
1. 4.Zonasi gempa 0,15 a. Tnna l / mitor 0,10
b.Zona II / minor o,20
c.Zon lll / sedang o,40
d.Zona lY / sedang 0,50
e.Zonav / kuat o,70 f . 7-onaYl / kuat 1,00
1. 5.Lokasi ( kepadatan 0,10 a. Renggang 0,40 bangunan gedung) b. Sedang o,70
c.Padat r,00
1. 6.Ketinggian baagunan gedung 0.10 a. Rendah 0,40
b.Sedang o,70
c.Tinggi r,00 5 I I I FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN 1 2 3 Parameter Indeks Parameter Bobot Pajameter Indeks Parameter Indeks
1. 7.Kepemilikan 0.05 a. Negara/ Daerah/Yayasan 0,40
b.Perorangan o,70
c.Badan usaha swasta 1,00 CATATAN : 1. *) lndeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhara. 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/ Daerah, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
1. 3.Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/ bawah permukaan air, prasarana, dal sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30. 6 I I E. CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks - Huruf D)
2. 1.FUNGSI HUNIAN Rumai tinggal 0,s0 (1) Pungsi Hunian o,2s o,20 0,15 0, 15 0,10 0,10 0,05 ( 1.a) (2.c) (3.b) (4.c) (s.b) (6.a) {7 .b) x O,4O = 0,10 x l,OO = 0,20 x O,7O = 0, 105 x O,4O = 0,06 x O,7O = O,O7 x O,4O = 0,04 x O,7O = 0,035 Kompleksitas : rederhaaa. Permanensi : p€ranaacs. Risiko kebakaran : sedaag, Zonasi gempa : zotre lll/redarg. Lokasi : sedeag, Ketinggian bangunar : rctrdah. Kepemilikan : pcrorangan, + Kompleksitas : tldak rederhans. 1,00 (3) Waktu penggunaan : -- Indeks Terintegrasi : O,OO x 0,670 x 1,00 = 0,00 Permanensi: pcrEeaetr. Tetap Risiko kebalaran : rerdeh. Zonasi gempa : zona fVlredaag. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : resdeh. Kepemilikan : yayasa!. Kompleksitas: Lhusur. 1,00 (3) Waktu penggunaal: , Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x1,OO =2,64 Permanensi: pcrma[er. Tetap Risiko kebalaran : tlnggt. Zonasi gempa : ",ola lll/rcde[g. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : :cdaag. Kepemilikan : badan usaha rwasta. + 1,00 (3) Waktu penggunaan+ Indeks Terintegrasi : 0,50 x 0,610 x 1,OO = 0,305 Tetap
3. 2.FUNGSI KEAGAMAAN Masjid 0.00 (2) Fungsi Agama 3- FUNGSI USAHA Mall 3,0O (3) O,25 xO,7O = 0,20 x l,(X) = O,15 x O,rtO = 0,15 x O,5O = 0,10 x O,lO = O, i0 x O,4O = 0,05 x O,4O = o,610 0,175 o,20 0,06 0,075 0,10 0,04 o,o2 (1.b) (2.c| (3.a) (4.d) (s.c) (6.a) 17 .al + o,670 0,25 x I,OO = 0,20 x 1,OO = O,15 x l'fi) = O, 15 x O,4O = 0, 1O x I,OO = 0,10 x O,7O = 0,05 x I,OO = o,25 o,20 0,15 0,o6 0,10 o,o7 0,05 1.c) 2.cl 3.c) 4.c) s.c) 6.b) 7 .c) o,8a 7
4. 4.FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a, Kantor Kecamatan 0,OO (4) Fungsi Sosial dan Budaya
b.Sekolah (SLTA) 1,0o (s) Fungsi Sosial dan Budaya
c.Rumah sakit i,0o (4) Fungsi Social dan Budya 1,0o (4) Fungsi Sosiai dan Budaya 0,25xO,7O=o,175 O,2Oxl,OO=0,20 0,15 r( O,7O = 0,1O5 0,15xO,7O=0,1O5 0,10xO,4O=0,04 0, 1O x O,4O = 0,04 0,OSxO,4O=0,02 o,685 O,25xO,7O=0,175 0,20xl,OO=0,2o 0, 15 x O,4O = 0,06 0,15 x O,5O = 0,075 0, 10 x O,7O = 0,07 0,10 x O,4O = 0,04 O,O5xO,4O=0,02 Kompleksitas : tidal 3ederbana. Permalensi : pertralne!. Risiko kebataral : tedang. Z.onasi gempa : ,oE. V/Luat. Lokasi | ..da.rg. Ketinggian bangunan : sGrd.h. Kepemilikan : IIcSara. Kompleksitas : tidrL rederhara. Permanensi : perngoell. Risiko kebakaran : rordat. Zonasi gempa : zoaq fv/tedrag Lokasi : t daag. Ketinggiar bangunan : rendrh. Kepemilikal : ![egara. Kompleksitas; Lhurur, 1,oO (3) Permanensi : perEanea. Risiko kebakaran : !€dErg. Z,onasi gempa ; zom V/Lu.t. Lokasi : rcd..u8. Ketingqian bangunan i readih. Kepemilikan : y.yatar. (1.b) (2..1 (3.b) (4.c) (5'a) (6.a) (7 .a) (r.b) (2.c) (3.") {4.d) (s.b) (6.a) 17 ."1 1,0O (3) Waktu penggunaan: + lndeks Terintegrasi : 0,O0 x 0,685 x 1,OO = 0,0O Tetap 1,OO (3) Waktu penggunaan: * Indeks Terintegrasi : 1,OO x O,54 x 1,OO = 0,54 Tetap Waktu penggunaan : + Indeks Terintegrasi : 1,0O x 0,85 x 1,OO = 0,82 Tetap + o,54 0,25 x 1,d) = 0,25 (1 O,20 x I,OO - O,2O 12 O,15xO,7O=0,1o5 (3 O,15xO,7O=0,1O5 (4 O,10 x O,7O = 0,07 {5 O,10 x O,7O = O,O7 \6 O,05 x O,4O = 0,O5 (7 c c b b b b c + o,85 O,2Ox1,(X)=0,20 O,25xO,4O=0,10 O,15xO,4O=O,O6 O,15xO'trc=O,06 O,1O x 1,OO = 0,10 O,1OxO,4O=0,04 0,05xO,ttO=O,o2 12.cl (1.a) (3.") (4.c) (s.") (6.a) (7'a) Permanensi: Ir6ro.!es. 1,OO (3) Waltu penggunaan: + Indeks Terintegrasi : 1,0Ox0,58x 1,OO =O,58 Kompleksitas:rcderhana Tetap Risiko kebakaran i r6!dah. Zooasi gempa : zon. III/3cdi88. Lokasi : p.d.t. Ketinggian bangunan : readah. Kepemilikan : I[c8ara. + 8 o,58
d.Puskesmas
1. 5.FUNGSI KHUSUS Bangunan gedung Industri minyak Pelumas
2. 6.FUNGSI GANDA/CAMPURAN Hotel, apartemen mall, shopping center, sport hall dll 2,00 (s) 0,2s Fungsi 0,20 khusus 0,15 0,15 0,15 0,10 0,05 x 1,OO = 0,25 x I,OO = 0,20 x l,fi) = O,15 x O,2O = 0,03 x O,4O - 0,06 x O,4O = 0,04 x I,OO = 0,05 (1 .c) 12.c) (3.cl (4.b) (s.a) (6.a) 17 .cl Kompleksitas : Ahusus. Permanensi : permarren. Risiko kebakaran : thggl. Zonasi gempa : zona Il/mlaor. Lokasi : reaggaag Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : badan usaha ssaata. (1.c) Kompleksitas : Lhusur. 1,OO (3) Waktu penggunaan : ---, Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,OO = 3,64 (2.c) Permanensi : pcraaaca. Tetep (3.c) Risiko kebal<aran : ttngd. (4.c) Zonasi gempa: ,o!a lll/sedaag. (5.c) Lokasi : padat. (6.c) Ketinggian bangunan : tfrggt. (7.c) Kepemilikan : badsn uaaha :we:ta. 1,OO (3) Waktu penggunaan : -- Indeks Terintegrasi : 2,OO x 0,78 x 1,00 = 1,56 Tetap + o,7a 4,00 (6) 0,25 x I,OO Fungsi 0,20 x 1,OO Ganda 0,15 x 1,OO O,15 x O,4O O,10 x lrOO O,10 x l,fi! 0,05 x I,(x) o,25 0,20 0,15 0,06 0,10 0,10 0,05 + CATATAN, o'"
3. 1.Penetapan indeks terintegrasi untuk betrerapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
4. 2.Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. I F. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG NO JENIS PRASARANA BANGUNAN PEMBANGUNAN BARU RT'SAK BERAT RUSAK SEDANG ) indeks indeks indeks indeks I 2 3 4 5 6 7 1 Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman a. Pagar I ,00 0,6s o,45 0,00
b.Tanggul / retaining wall
c.Turap batas kavling/persil 2 Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura 1 ,00 0,65 0,45 0,00
b.Gerbang 3 Konstruksi perkerasarr a. Jalarr 1,00 0,6s o,45 0,00
b.Lapangan upacara
c.Lapargan olah raga terbuka 4 Konstruksi penghubung a. Jembatan 1 ,00 0,65 o,45 0,00
b.Box culvert Konstruksi kolam/reservoir bawai tanah a. Kolam renang 1 ,00 0,65 0,45 o,00
b.Kolam pengolahan air
c.Reservoir di bawah tanal 6 Konstruksi menaIa a, Menara antena 1,00 0,65 0,45 0,00
b.Menara reservoir
c.Cerobong 7 Konstruksi monument a. Tugu 1 ,00 0,65 0,45 0,00
b.Patung 8 Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik 1,00 0,6s o,45 o,00
b.Instalasi telepon / komunikasi
c.Instalasi pengolahan 9 Konstruksi reklame/ papan nama a. Billboard 1,00 0,65 0,45 0,00
b.Papan iklan
c.Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok paCar) CATATAN : t0 I I I I I I I I 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunal gedung kantor milik negara/daerah, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
1. 2.RB = Rusak Berat
2. 3.RS = Rusak Sedang
3. 4.Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk praszrrana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah. ll KODE URAIAN INDEKS KODE URAIAN INDEK S 1 2 3 4 5 6 1000 BAITGUITAII GEDI'ITG 2000 PRASATTTA BANGUITAX 1100 LIIIGKUP PEMBAITGUIYAIT GEDIII{G I 110 Pembangunan baru 1,OO 2 too LIITGXI'P PEIIBANCUNAII Rehabilitasi/ renovasi Pembangunan baru 1,OO 1121 Rehabilitasi / renovasi sedalg 0,45 2120 Rehabilitasi 0,45 1722 Rehabilitasi/renovasi berat 0,65 212l Rehabilitasi sedang 0,65 1130 Pelestariarr 2122 Rehabilitas berat 1,00 1 131 Pelestarian pratama o,65 2200 JEITIS PRASARAITA 1132 Pelestarian madya o,45 22LO Xoartrut3i pelubatar/ 1,00 Pelestarian utama o,30 penahan/peogaaaa 1200 FI'NGSI 22tt Pagai 1210 Hunian 0,o0s/o,s0. ))1., Tanggul/ retaining wa11 1220 Keagamaarr 0,00 22t3 Turap batas kavling/persil r240 Usaha 3,OO 22t4 1250 Sosial dan Budava 0,o0/ 1,00." 2220 Koastruksi penarda t[asuk 1,00 2,OO 222t Gapura 1270 Galda/ Campuran 4,00 2222 Gerbang 1300 XLASIFII(ASI 2223 1310 Koaplek3itas o,25 2230 Koastrutsi perkenrsa! 1,OO 131 1 Sederhana 0,.+o Jalan t3t2 Tidal< sederharta o,70 2232 LapalRan parker 1313 Khusus 1,OO 2233 Lapalgar upacara 1320 Perrrlaaeasi 0,20 2234 Lapalgan olah ra,qa terbuka 1321 Da-rurat o,40 2235 1322 Semi permanen o,70 2240 KoastruLli peaghubung 1,00 1323 Peraanen 1,00 2241 Jembatan 1330 Resiko kebaherarl 0,1s 2242 Bora culvert r331 Rendah 0,40 2243 t332 Sedang o,70 2230 Koostmkri kolao/ re:ervolr 1,00 1333 Ti.rSgl 1,OO bawah taaa.h 134() Zon&rl getnpa 0,15 Kolam renarrg 1341 Zona I/minor 0,10 2252 Kolarn penqoLahaa air 1342 Zona lI/minor o,20 2253 Reservok air bawah tarrah Zona III/ sedang 0,40 Zona IV/ sedang 0,50 2260 Koultru&3i lIerara 1,O0 1345 na Vlkuat o,70 2261 Menara antenna 1346 Zo,raVl/kruat 1,OO 2262 Menara reservoir 1350 Lot$i (kepcdataa baaguaaa o,lo 2263 CerobonA Gedutrgl 2264 1351 Renggang o,40 2270 I(onstruk3i Eonuaea 1,00 1352 Sedang 0,70 2271 Tugu 1353 Padat 1,O0 2272 Patung 1360 Ketingfi..o ba.EguDs.lr geduqg o,lo 2273 1361 Rendah 0,40 22aO Koasttukri ilstalati I,OO 1362 Sedalg 0,70 2241 Instalasi listrik 1363 Tinsg' 1,O0 2282 Instalasi telepon/ komunikasi 1370 NepetDilika! o,os 2243 Instalasi pengolahan 137 | Negara/ daerah / yayasarr 0,40 2281 t372 Perorangan o,70 2290 Koastrulri retlq.t[e / papari 1.OO 1373 Badal Usaha 1,OO !atDa 140() WAXTU PEITGGI.,NAAI'I 229t Billboard BA.1{CUITAI'I GEDI'ITG 2292 Papal iklan 1+ 10 Sementara ja-rigka pendek 0,40 2293 Papan narra 1420 Sementara iangka menengah 0,70 2294 1430 Tetap 1,00 G. DAFTAR KODE DAN ]NDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dal rumah deret sederhana 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/daerah, kecuali trangunal gedung milik Negara/daerah untuk pelayanan umum, dan jasa usaha, serta balgunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus. t2 1120 I 2l 10 1260 I Khusus I l 2251, 1344
4. 3.Bangunan gedung, atau bagian balgunan gedung di bawal permukaan tanah (basement), di atas / bawah permukaan air, prasarana, dan sa-rana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30. 4. ***) Jenis konstruksi balgunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. l3 H. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG NO KODE JENIS IIARGA SATUAN lRpl SATUAN I 2 3 I 5 1 Retrlbusl pembinaan penyeleuggaraan banguaan 1000 BAITGUITAIT GEDI'IT(} 6.000 m2 2000 PRASARAXA BA}{ GUITAIT CEDUIf G 2200 JEITIS PRASARATTA 22tO Noastruhri peEbatas/ IrcEahaa /peagalrall 22tl P"g* 1.000 m-l t))r) Tarrggul/ retaining wall 1.000 m-2 2213 Turap batas kavling/ persil 1.000 m2 2220 Konstrukli pena.ada raasul Gapura i.000 m2 2222 Gerbalg 1.000 m2 2230 Konstrutsi perkeraral 2231 Jalan 1 .000 ri72 2232 Lapargan parkir 1.000 m2 2233 Lapangal upacara 1.000 m2 2234 l,apangan olah raga terbuka 1.000 m2 2240 Koa.trutsi peoghubutrg 2241 .Iemhatan 1.000 m2 2212 Box culvert 1.000 unit 2243 Dueker, gorong-gorong, saluran / drainase 1.000 m2 2250 Nonstru!.si LolaE/reseroir bawah t.rlah 225r Kolam renang 3.500 m3 2252 Kola-m pengolahan air 3.500 mi] 2253 Reservoir air bawah tanah 3.s00 m3 2254 Waste water treatment pl,artt 3.500 m.r Saluran air 1.500 m,, 2260 Koastruk3i EeEala 2261 Menata antenna 100.000 m 2262 Menara reservoir 7.000 mir 2263 Cerobong 7.000 m 227 t Trg, 3.s00 m 2272 Patung 3.500 m 22AO Koastrutali iastalasi 22a1 Instalasi listiik da.rr jaringan listrik bawah ta,tai 4.000 ITI 2242 Instalasi telekomunikasi dan jaringan Telkom bawah tanah 25.000 m-l 22A3 Instalasi pengolahan 4.000 m? 2244 Instalasi bahan bakar 4.000 m2 2245 Jaringan gas bawah tanah 4.000 m 22A6 Konstruksi poodasi mesin di luar bangulan 1.+.000 m2 2287 Jembatan atau lift i4.o00 m2 2290 Xoa*ruLsi rellarne/ papa.a oa.oa 229t Billboard 25.000 ml 2292 Papan iklan 25.000 m2 2293 Papan nama 25.000 m? l4 2255 J227O lKo!3truLlitloaurBoE I 1 2 3 4 5 2 Retribusi penyediaan administrasi IMB, antara lain EeLiputi : pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau foto kopi dokumen yang dilegalisasikan sebagai penggarti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubaha.n non teknis lainnya 50.000 Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, Papan IMB termasuk biaya pendaftarar IMB 15 I 3 I 2s.000 I I, PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB Coatot I Fungsi bangunan gedung Jenis bangunan gedung Na]!a Pemilik bangunan gedung lakasi Bangunan ; Hunian : Rumah Tinggal : Ussisa Ala Taqwa : Kp. Widoro, Kelurahan Sragen W€tan,Kec. Sragen : Rp. 6.000,- I n2 A. DATA UUT' BAITGI'f,AII
5. 1.Luas Bangunar Gedung Tunggal : 10O mz
6. 2.Jumlah l,antai I l lt
7. 3.Tingkat Kerusakan : O lo PRASARAITA BAITGUtrAII GEDI'ITG
8. 1.Pagar : 6O m2 2, Waste water treatment : 3 m3 RETRIBUAI
9. 1.Harga satuart retribusi bangunan gedung
10. 2.Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
a.Pagar b, Reservoir air bawatr tanah
1. 3.Penyediaan formulir dan Papan IMB PENGHITUNGAN BESARMA RE"IRIBUSI IMB
a.Retribusi pengendalian penyelengSaraan balgunan 1OOO BANGUNAN GEDUNG 10O x O,3125 x 1,O0xRp. 6.OOO,- 2OOO PRASARANA BANCUNAN GEDUNG 22ll PaSar 60 X 1,O0 X Rp. 1.Oo0,- 2253 ReservoL air bawah tanah 3,OO X 1,0O X Rp. 3.50o,- Rp Rp Rp 1.OOO,- / m2 3.500,- / m2 25.OOO,- B. PEITGIIITUIIAAT BESARITYA RETRIBUSI IUB
1. 1.INDEKS PENGHITUNGAN RRTRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
a.Daftar Indeks Bangunan 1000 BANCUNAN GEDUNC Perkalian Klasifikasi 2000 PRASARANA GEDUNG 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 2 too I-INGKUP PEMBANGUNAN KODE JENIS I,r" DEKS KODE JENIS INDEKS 1110 Pembangunan baru 1,00 2t to Pembangunan baru 1,OO L20(J Fuagsl 22lO Konstruksi pembatas/ t2t2 Rumah tingqal o,so Penaian/ pengaman 1300 Xlallnkasl 22t1 Pagar 1,00 Kompleksitas o,25 o,10 t- Konstruksi kolam 131 I Sederhana o,40 2253 Reservot air bawBi !anah 1,OO 1320 o,20 o,20 1323 Permanen 1,00 1330 Resiko kebakararr o,15 0,11 Sedang a,70 1340 Zonasl qempa o,15 o,o8 1343 Zona IVlsedanE o,50 1350 I-okasi kepadatan bangunan 0,10 o,o7 1352 Sedalle o,70 1360 Ketinqqian banqunan 0,10 0,o4 1361 Rendah o,40 1370 kepemilikan o,o5 o,o4 r372 Perorangan o,70 Jumlah o,623 1,lOO Ya.ktu Pe[gJulaan 1430 Tetap l,oo
b.Indeks terintegrasi baogunan ( Fungsi X KLasifkasi X Waktu Penggunaan ) ll = O,5O X 0,625 X 1,0O=O,3125 2 = Rp. 187.5OO,-
b.Retribusi penyediaan formult dan Paparl IMB 60.o00,- 10.500,- 25.000,- =Rp =Rp =Rp JUMLAH \terbibng : dua ralrts llno pufuh delqtaa rlbu fl4rla.hl = Rp. 258.o0o,- 16 1310 I I I Cotrtoh 2 Fungsi bangunan gedung Jenis bangunan gedung Naoa Pemilik bangunan geduag Lokasi Bangunan : Hunian : Rumah Tinggal : Tinuk Mardiati : Kp, Kauman, Kelurahan Nglorog,Kec. Sragen : Rp. 6.000,- / ,o2 A. DATA U[I'U BATGUTAT
1. 1.Luas Bangunao Gedung Tunggal : 24O ro.z
2. 2.Jumlah Lantai | 2lt
3. 4.Tirrgkat Kemsakan i O o/o PRAAARAITA BAITGUITAIT GEDUITG
4. 1.Pagar : 8O o2
5. 2.Reservoir air bawah tanah : 5 E3 RETRIBUSI
6. 1.Harga satuan retribusi bangunan gedung
7. 2.Harga satuan retibusi prasarana bangunan gedung
a.Pagar
b.Resercoir air bawah tanah
1. 3.Peoyediaan formulit PENGHITUNGAN BESARITYA RETRIBUSI IMB
a.Retribusi pengenda.lian penyelenggaraan balgunan 1OOO BANGUNAN GEDUNG 24O x 0,38 x I,OO x Rp. 6.000,- 2OOO PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 2211 Prgur 80 X 1,OO X Rp. 1.OOo,- 2253 Reservot air bawah tanah 5,0o X 1,00 X Rp. 3.500,- Rp Rp Rp L-OOO,- /to2 3.5OO,- / m2 2s.000,- = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. 547.2OO,- B. PEITGHITI'ITGAX BESAR.ITYA RETRIBUSI IUB
1. 1.INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARIiAN FUNGSI DAN KLASIFII(ASI
a.Daftar lndeks Bangunan 1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian Klasifikasi 2000 PRASARANA GEDUNG 1000 LINCKUP PEMBANGUNAN 2 i00 LINGKUP PEMBANCUNAN KODE JENIS Ir*DEKS JENIS INDEKS 1110 Pembanqunan barlr 1,OO 21tO Pembangunan baru 1,OO t200 Fu!.gsi 22tO Konstruksi pembatas/ t2t2 Rurnah tinggal o,50 Penahan/pengaman 1300 Bla3tltkarl 221I Pagar I,OO i310 Kompleksitas o,25 0,I8 2250 Konstruksi kolam 131 I Tidak Sederhana o,70 Reservoir air bawal tana'l. 1,00 1320 Permenensi o,20 o,20 1323 Permanen 1,OO 1330 Resiko kebal<aran o,15 o,11 t332 Sedang o,70 13:r0 Zotasi zempa o, t5 0,08 1343 zona IV/sedang 0,50 1350 Lokasi kepadatan bangunan o,10 o,o7 t352 Sedaog o,70 1360 Ketinggian bangunan o,10 o,o.1 1361 Rendah 0,40 1370 kepemilikan o,05 0,04 Peroranqan o,70 Jutrrlah o,760 1.lOO Waktu P€ngguaasn 1430 Tetap I,OO
b.Indeks terintegrasi bangunan ( Fuogsi X Klasilikasi X waktu Penggunaan ) It = 0,50 X 0,760 X 1,0O = O'34 2 80.ooo,- 17.500,- 25.000,-b. Retribusi penyediaan formulir dan Papal IMB JUMLAH = Rp. 669.70O,- Iterbilang : .,a;alt . ?altus e (an pulth sernbllan rlbu tuJuh Ta',us ruPtahl t7 I KODE I I Coltoh 3 Fungsi balgunan gedung Jenis bangunan geduog Nama Pemilik bangunan gedung Lokasi Bangunan : Ganda / Campuran ; Rumah Tinggal dan Toko (Ruko) : Dwi Kari Listiyanto : Kp. Cantel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah,Kec. Sragen Rp. 6.00o,- / ^, : Rp. 1.OOO,- / m2 : Rp. 3.500,- / m3 : Rp.25.OOO,- = Rp. 2.914.4OO,- 50.o00,- 17.500,- 25.O00,- A DATA U[I'U BAtrGI'IIAIT
1. 1.Luas Bangunan Gedung Tunggal :160 m?
2. 2.Jumlah Lantai i 2 Lt
3. 5.Tingkat Kerusakan : O o/o PRASARAITA BAITGUITAX GEDUTG
4. 1.Pagar : 50 m2
5. 2.Reservoir air bawah tanah : 5m3 RTTRIBUSI
6. 1.Harga satuan retribusi bangunan gedung
7. 2.Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
a.Pagar
b.Reservoir air bawah tanah
1. 3.Penyediaan formulir
2. 2.PENGHITUNGAN BESARI'IYA RETRIBUSI IMB a, Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan 1OOO BANGUNAN GEDUNG 160 x 3,O4 x 1,OO x Rp. 6.OOO,- 2OOO PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 2211 Pagar 50 X 1,OO X Rp. 1.O0O,- 2253 Reservoir at bawah tanah 5,O0 X 1,O0 X Rp. 3.500,- B. PEI{GHITTII{GAIT BESARITTA RBTRIBUSI IfB
3. 1.INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
a.Daftar Indeks Bangunan 1000 BANGUNAN GEDUTI.G Perkalian Klasi{ikasi 2000 PRASARANA CEDUNG 1000 LlNGKUP PEMBANGUNAN 2 i00 LINGKUP PEMBANGUNAN KODE JENIS INDEKS KODE JENIS IN.DEKS 1110 Pembangunan baru I,OO 2l l0 Pem bartgunan baru 1,OO 12()0 fu!g8l 22tO Konstruksi pembatas/ 12r2 Rumah tingqal 4,OO Penahaa/pengaJnan 1300 Nlarlllk st Pagar 1,OO 13r0 Kompleksitas o,25 0,18 2250 Konstruksi kolam 13I 1 Tidak Sederhana o,70 2254 Re3ervoir air baqiah tanah 1,00 1320 Permenensi o,20 o,20 l32s Perlnanen I,O0 I330 Resiko kebal<aran 0,1s 0,11 1332 Sedang o,70 1340 Zonasi gemra 0, r5 o,oa 1343 zona lV/sedang o,50 1350 Lokasi kepadatan banaunan o,10 1352 Padat I,O0 1360 Ketinesian bangunan 0,10 o,o7 1361 Sedans (2 3lantail 0,70 1370 kep€milikan o,os O,O.+ 1372 Perorangan o,70 Jumleh o,760 1,tOO wa&tu Poaggunaan 1430 Tetap 1,OO
b.lndeks terintegrasi banguaan ( Fungsi X Klasifkasi X Waktu Pengguoaan ) I, = 4,O0 X 0,760 X 1,00 = 3,O4 =Rp
b.Retribusi penyediaan formulu =Rp JUMLAH = RP. Iterbilartg : llgaJutq sepuhrh rtbrt sernblto,t rof,u9 rupl,Ihl Rp 3.010.900,- 18 l I | 0,10 I Corrtoh 4 Fungsi bangunan gedung Jenis bangunan gedung Nama Pemilik bangunan gedung lakasi Bangunan A. : Usalla : Toko : Karnawan : Dk. Pungkruk Desa Jetak ,Kec. Sidoharjo DATA U IIM BA.ITGI'ITAIT 1 . Luas Bargunan Gedung Tunggal 2 Jumlah Lantai
1. 3.Tingkat Kerusakan PRAAARANA BAIGUI(/IIT GEDUTO
2. 1.Pagar
3. 2.Reservoir at bawah tanah RTTRIBUSI
4. 1.Harga satuan retribusi bangunan gedung
5. 2.Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
a.Pagar
b.Reservoir air bawah tanah
1. 3.Penyediaar formult dan Papan IMB
2. 2.PENGHITUNGAN BESARI{YA RETRIBUSI IMB a, Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan 1OOO BANGUNAN GEDUNG 27o x 2,28 x 1,OO x Rp. 6.000,- 2OOO PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 22ll Pug* 90 X 1,oO X Rp. 1.O00,- 2253 Reservoir air trawah tanah 7 X 1,oO X Rp. 3.5OO,- 27O ,\,2 3lt o o/o :9Ola2 :. 7ai B. PEITGHITI'I{GAII BESARTY?A RETRIBUSI IUB
3. 1.INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
a.Daftar Indeks Bangunan 1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian Klasifikasi 20aa PRASARANA GEDUNG 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN KODE JENIS INDEKS KODE JENIS INDEKS 1110 Pembangunan baru I,OO 21tO Pembangunan baru 1,OO 120() Fung6i Konslruksi pembaEs/ 1212 Rumah tinggal 3,OO Pena}1an / penqaman 1300 XIasillka8t 2211 Pagar 1,00 13 10 Kompleksitas 0,25 o,18 2250 Konstruksi kolam 131 I Tidak sederhana 0,70 Reservoir air bawah tanah 1,OO 1320 Permenensi o,2a 0,20 r323 1,OO 1330 Resiko kebal<aran 0,15 o,1 1. Sedang o,7o I340 Zonasi gempa o,15 o,oa r343 Zooa IV/sedans o,50 r 350 takasi kepadatafl bangunan 0,10 0,10 1352 Padat 1,OO 1360 Ketinqsian bangunan o,10 o,07 1361 Sedans i2 3lantai) 0,70 1370 Kepemilikan o,o5 o,o4 Perorangan o,7a Judlah o,760 1.+OO WaLtu Peng(uase[ I z+30 Tetap l,oo
b.Indeks terintegrasi balgunan { Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan ) I, = 3,O0 X 0,760 Xt,OO = 2,24 Rp. 6.00O,- / az Rp. 1-OOO,- / rB2 Rp. 3.50O,- / m3 Rp.25.ooo,- = Rp. 3.693.6O0,- = Rp. = Rp. = Rp. 90.o00,- 24.500,- 25.000,-b. Retribusi penyediaan formulir dan Papan IMB JUMLAH = Rp. 3.833.10O,- Iterbilang :ttga Jutq delapa ratus tlga P,lhth ttgq rlbu seratus t?J,piah) l9 I Cotrtoh 5 Fungsi bangunan gedung : Usaha Jenis bangunan gedung : Menara Narna Pemilik bangunan gedung : Heru Tjahjono Irkasi BangunaD : Desa Mojopuro,Keca[latan Sumberlawan A. DATA I'UUU BANOUNAI{ 1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : O m2
1. 2.Jumlah Lantai r O lt
2. 3.Tingkat Kerusakan : O "tb PRASARAI{A BAITGIItrAI{ GEDUIIG
3. 1.Paga, : 3O m
4. 2.Menare telekomunikasi | 77 n 3, lnstalasi telekomurikasi : 60 m2 RETRIBUSI
5. 1.Harga satuan retribusi bangunan gedung
6. 2.Harga satual retribusi prasarana balrgurran gedung I a' Pagar
b.Menara telekomunikasi
c.Instala.si telekoounikasi
1. 3.Penyediaan fortuulir dan Papan IMB B. PENOIIITUTTGAN BESARITYA RETRIBUSI IUB Rp. Rp Rp Rp Rp /n24.O00,- 1.OOO,- 100.oo0,- 25.OOO,- 25.000,- = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. I ,n, /o, / rlr2
2. 1.INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
a.Daftar Indeks nat-l
b.Indeks terintegrasi bangunan { Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan ) L - 3,0O X 1,750 X r,oo = 5,25
1. 2.PENGHITUNGAN BESARI{YA RETRIBUSI IMB
a.Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan 1OOO BANGUNAN GEDUNG 0 x 5,25 x 1,00 x Rp. 6.000,- 2OOO PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 2211 Pagar 30 X 1,00 x Rp. 1.0Oo,- 2262 Menaratelekomunikasi 7l X 1,0O X Rp. 1OO.O0O,- 2242 InstalasiTelekomunikasi 60 X 1,0o X Rp. 25.O0O,- b, Retribusi penyediaan formulir 30.000,- 7.100.o00,- 1.500.o00,- 5.OOO,- JUMLAH = Rp. Iterbilang :d.lapa luta enam "&ts tlga p,aluh lt na rtbu rupta.h) 8.635.0O0,- I \F RAGEN, i* KUSDiN 2000 PRASARANA GEDUNG1000 BANGUNAN GEDUNG 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN1000 LINCKUP PEMBANCUNAN JENIS INDOKSKODE JENIS INDEKS Perkaliall loasifikasi KODE 1,OO 21I0 Pembangunan baiu 1,OOi 110 Pembangunan baru 1200 FunIIi Konstruksi pembatas/ Penahan / penqarnan12t2 Rumah tinggal 3,m l(la.rlll}a.tl 22r \ Pagar I,oo1300 2260 Konsfuksi menara1310 Kompleksitas o,25 13r1 Khusus 1,OO o,25 2261 1,00 22AO Konstruksi Instalasi1320 Permenensi o,20 Permanen I,OO o,2o 22Ar lnstalasi Telekomunikasi 1,OO 1330 Resiko kebakaran 0,15 Sedaoq o,70 o,r1 1340 Zonasi gempa o,15 1343 Zona lv/sedane o,50 o,oa I350 Lokasi kepadatan bangunan 0,10 I352 Sedang o.70 o,o7 1360 Ketinggian bangunan o,10 1361 Tinggi 1,OO 1,00 -370 kepemilikan o,o5 t372 Badar Usaha I,OO o,o5 Jut[lah 1,75O 1400 Waktu PorrEsunaan 1430 Tetap 1,OO Qr c .9..::il,:; YUNI SUKOWATI 20 = Rp. I I I I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 11D

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 34

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 11D

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 34

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011