DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040 yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah; Industri Unggulan Daerah; RPIK 2020-2040; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020 - 2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019a Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 3 Kabupaten Sragen Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020-2040.

BAB I

: Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum dan sistematika BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, berisikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, bagian ini berisi visi dan misi pembangunan industri daerah, tujuan pembangunan industri serta sasaran pembangunan industri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 4 termasuk jasa industri.
8.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
9.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
10.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di daerah.
12.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
13.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017- 2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
14.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sragen.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah Aspek Geografi. Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong industri daerah menjadi industri unggulan;dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah; 5
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Visi Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan pemerintah daerah;
b.industri unggulan daerah;
c.RPIK 2020-2040;
d.pelaksanaan; dan
e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN 2020-2040 A. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kabupaten Sragen dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan; pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut;

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.rencana pengembangan kawasan peruntukan industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada kawasan peruntukan industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
7. g.penataan industri berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan peruntukan industri.

Pasal 6

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

a.infrastruktur industri; dan 6
b.infrastruktur penunjang.

BAB V

PENUTUP RPIK Kabupaten Sragen tahun 2020-2040, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Sragen. RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 yaitu “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”. RPIK menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis OPD Kabupaten Sragen dalam mendukung pembangunan sektor industri dan bahan evaluasi atas implementasi RPIK Kabupaten Sragen. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan Lembaga/Instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan sektor industri.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
1. a.industri makanan;
2. b.industri tekstil;
3. c.industri pakaian jadi;
4. d.industri furnitur;dan
5. e.industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
(2)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.tahap I periode 2020-2023;
b.tahap II periode 2024-2030; dan
c.tahap III periode 2031-2040.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RPIK 2020-2040

Pasal 10

(1)RPIK 2020-2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 7
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri kabupaten; dan
5. e.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan industri daerah.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.

Pasal 11

(1)RPIK 2020-2040 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…