DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana pembangunan jangka menengah Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam SALINAN iv Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen. v
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029.
11.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. vi
16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
21.Kabupaten/Kota Lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
22.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah akhir periode perencanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kabupaten Sragen dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan vii
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029. asal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari:
1. a.Visi, Misi dan Program Bupati terpilih tahun 2024; dan
2. b.Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
2. b.RTRW Daerah; dan
3. c.RPJMD Kabupaten/Kota Lainnya.

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut.
1. a.bab I berisi Pendahuluan;
2. b.bab II berisi Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V berisi Penutup.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 3.1 Visi dan Misi 3.1.1 Visi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045, yang pada periode pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa “Kabupaten Sragen Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; viii
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB ini menjabarkan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sragen yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta yang memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain target program, bab ini juga memuat pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup paling sedikit terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PENUTUP 5.1 Kesimpulan Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sragen. RPJMD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pasal 8

(1)Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
(2)RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O2l lentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O21- 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SRAGEN, ttd SIGIT PAMUNGKAS Diundangkan di Sragen pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd HARGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH (4-t68/2025]. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRBTARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Kepala Hukum Dr. PRIJO DWI , S.Pd., S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19700822 199803 1007 lX viii PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah Kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program Pembangunan Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. \ ix II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…