DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sragen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa.
10.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah.
11.Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12.Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15.Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.496.893.824.464,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh enam milIar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah 2,302,308,146,052Rp
2. b.Belanja Daerah 2,415,185,886,886Rp Defisit (112,877,740,834)Rp
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan 194,585,678,412Rp
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan 81,707,937,578Rp Pembiayaan Netto 112,877,740,834Rp -RpSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.302.308.146.052,00 (dua triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp394.454.933.052,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.315.605.425,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp223.868.995.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.853.213.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.731.703.213.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.150.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.415.185.886.886,00 (dua triliun empat ratus lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.645.132.721,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.148.608.921.437,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.712.043.034,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp227.135.283.165,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal bangunan dan gedung;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.276.396.600,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.925.210.702,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.271.643.363,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.259.610.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp402.422.500,00 (empat ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…