DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. -APBDesa,terdiriatas: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun SALINAN 2 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desaselanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun. 4
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21.Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22.Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24.Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25.Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
26.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. 5
28.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1)Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas:
1. a.transparan;
2. b.akuntabel;
3. c.partisipati;
4. d.tertib;
5. e.disiplin anggaran;
6. f.taat; dan
7. g.manfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1)Kepala Desa adalahpemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. b.menetapkan PTPKD;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 6

Pasal 4

(1)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD
(2)PTPKDsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(3)PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2)Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. b.menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. d.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. e.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 7

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

STRUKTUR APBDesa

Pasal 8

APBDesa,terdiriatas:

a.Pendapatan Desa;
b.Belanja Desa; dan
c.Pembiayaan Desa.

Pasal 9

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok:
1. a.pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. b.transfer; dan
3. c.pendapatan Lain-Lain.
(3)Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
1. a.hasil usaha;
2. b.hasil aset;
3. c.swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli desa.
(4)Tanah desa terdiri dari:
1. a.Tanah kas desa;
2. b.Tanah pekungguh/bengkok; dan
3. c.Tanah pengarem-arem.
(5)Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 8
(6)Selain tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat tanah milik desa yang dip[eroleh dari hasil pengadaan yang bersumber dari dana APB Desa dan bukan merupakan tanah pengganti tanah kas desa yang dilepaskan.
(7)Tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sumber pendapatan desa dan dikelola dalam APBDesa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
1. a.dana desa;
2. b.bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah;
3. c.alokasi dana desa (ADD);
4. d.bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. e.bantuan keuangan APBD Kabupaten.
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
(4)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis:
1. a.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. b.lain-lain pendapatan desa yang sah.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…