DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Ruang Lingkup - Asas, Maksud dan Tujuan - Tanggung Jawab Pemerintah Daerah - Air Susu Ibu Eksklusif - Inisiasi Menyusu Dini - Pendonor ASI - Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya - Informasi dan Edukasi - Peran Serta Masyarakat - Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum - Dukungan Masyarakat - Pembinaan dan Pengawasan - Sanksi Administratif - Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal;
c.bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Sragen perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik SALINAN 2 Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI No 48/Men/XII/2008, No 27/Men/XII/2008 dan No 1177/Men/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakya Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure poenyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya, kontak kulit dengan kulit untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10.Indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
11.Indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
12.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah. 4
13.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15.Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, pl;oklinik kesehatan desa ( PKD ), bidan praktek mandiri (BPM), Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Rumah Sakit.
17.Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Asi yang selanjutnya disebut Ruang Asi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah Asi yang digunakan untuk menyusui bayi dan memerah Asi
18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
21.Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
22.Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Upaya optimalisasi ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
23.Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
24.Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kesehatan.
25.Swasta adalah pihak atau badan non pemerintahan. 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pemberian ASI eksklusif meliputi antara lain:

a.Air Susu Ibu Eksklusif;
b.Inisiasi Menyusu Dini;
c.Peran Serta Masyarakat;
d.Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum;
e.Ketenagaan;
f.Pembinaan Dan Pengawasan; dan
g.Sanksi Administrasi.
h.Makanan pendamping ASI setelah 6 (enam) bulan
i.Lanjutan pemberian ASI usia 2 (dua ) tahun.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif ini berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.kepentingan terbaik bagi anak;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.non diskriminatif; dan
h.norma agama;

Pasal 4

Pengaturan pemberian ASI ini dimaksudkan untuk :

a.meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
b.meningkatkan derajat kesehatan keluarga; dan
c.memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan tidak memberikan atau mengurangi pamakaian susu formula bayi dan/atau anak atau produk bayi lainya;

Pasal 5

Pemberian ASI Eksklusif ini bertujuanuntuk :

a.menjaga kelangsungan hidup bayi guna mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal sekaligus mempertahankan kesehatan ibu setelah melahirkan;
b.menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
c.memberikan perlindungan kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI eksklusif kepada Bayinya; dan 6
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Sarana Umum lainnya;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum, dan kegiatan di masyarakat;
f.menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 7

(1)Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif untuk tumbuh kembang dan kesejahteraannya.
(2)Setiap ibu yang melahirkan wajib melaksanakan inisiasi menyusui dini (IMD) dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya sampai dengan Bayi berusia 6 (enam) bulan

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap :

a.adanya indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 9

(1)Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 7 dilakukan dalam hal :
1. a.Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
2. b.Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu tertentu;
3. c.kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
4. d.kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
5. e.keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
(3)Dokter dalam menetukan indikasi medis sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pasal 10

(1)Indikasi Medis pada Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).
(2)Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
2. b.bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
3. c.bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan/atau
4. d.kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…