Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daera,h yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilar Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada-lah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerinta-hal Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaajutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh). 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (1ima) tahun. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2O25 sampai dengan 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW.
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB i : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis; d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah; e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dal f. BABVI : Penutup. (21 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa,l 4 RPJPD menjadi pedomal dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati. BAB III PERUBAHAN RPJPD
(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan eva,luasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. tedadi perubahan yang mendasar. (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi tery'adinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD. (21 Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETtrNTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20O8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah tanggal 1 Januari 2O25. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 27 Agustus 2024 BUPATI SRAGEN, ttd+cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
ini mulai beriaku pada Pembina TK I . r9700a22 199803 1007 z:-7 Diundangkan di Sragen pada tanggal 27 Agostus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd+cap aslinya DAERAH KABU SRAGEN Kepala Hukum DT.PRIJO DWI , S.Pd, S.H.,M.Si NIPHARGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-262/2024) :\ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen. Dengan demikian, RPJPD lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar dan arahan secara garis besar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Sragen untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Sragen adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Sragen digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, indvidu pemikir-pemikir visoner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Membuka PDF…