DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: -Karakteristik PKL adalah sebagai berikut: a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap. -PKL menggunakan sarana berdagang berupa: a. tenda makanan; b. gerobak, becak; c. lesehan; atau d. mobil roda empat, sepeda motor dan sepeda. -PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual: a. makanan dan minuman; b. pakaian/tekstil, mainan anak; c. kelontong; d. sayuran dan buah-buahan; e. obat-obatan; f. barang cetakan; g. jasa perorangan; h. peralatan bekas; dan i. barang-barang lainnya. -PKL yang berdagang berdasarkan waktu dagangan, terdiri dari: a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari; b. pagi hingga sore hari; c. sore hingga malam hari; d. malam hingga pagi hari; -PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi : a. PKL bergerak/moveble/dorongan; b. PKL tanpa bangunan seperti PKL lesehan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan c. PKL tanpa bangunan non permanen (bongkar pasang).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan dengan ketertiban, keindahan dan kondisi lingkungan disekitarnya;
c.bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dipandang tidak sesuai lagi, khususnya pengaturan pedagang kaki lima sehingga perlu diatur kembali;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN NN
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Alat-alat Perlengkapan Jalan untuk Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1994 Nomor 14 Seri C Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.
5.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
10.Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
11.Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang.
12.Kartu Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat KTDU PKL adalah izin penempatan PKL yang berupa surat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13.Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
14.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, konsep event/festival dan pujasera.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Pasal 2

(1)Karakteristik PKL adalah sebagai berikut:
1. a.perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
2. b.mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
(2)PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
1. a.tenda makanan;
2. b.gerobak, becak;
3. c.lesehan; atau
4. d.mobil roda empat, sepeda motor dan sepeda.

Pasal 3

(1)PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
1. a.makanan dan minuman;
2. b.pakaian/tekstil, mainan anak;
3. c.kelontong;
4. d.sayuran dan buah-buahan;
5. e.obat-obatan;
6. f.barang cetakan;
7. g.jasa perorangan;
8. h.peralatan bekas; dan
9. i.barang-barang lainnya.
(2)PKL yang berdagang berdasarkan waktu dagangan, terdiri dari:
1. a.yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
2. b.pagi hingga sore hari;
3. c.sore hingga malam hari;
4. d.malam hingga pagi hari;
(3)PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
1. a.PKL bergerak/moveble/dorongan;
2. b.PKL tanpa bangunan seperti PKL lesehan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan
3. c.PKL tanpa bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PKL

Pasal 4

(1)Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(4)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
(2)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan camat dan lurah/kepala desa setempat.
(3)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
(4)Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori, yaitu PKL lama dan PKL baru.
(5)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 6

(1)PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
2. b.PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
(2)PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
(3)PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi tidak sesuai peruntukannya; dan/atau
2. b.PKL pada saat pendataan merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL setempat.
(4)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta pengaturan lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada lokasi yang dilarang digunakan untuk tempat usaha PKL.
(2)Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada lokasi yang dilarang digunakan untuk tempat usaha PKL.

BAB V

KTDU PKL

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada lokasi yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki KTDU PKL.
(2)Untuk memperoleh KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan Domisili;
2. b.pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar;
3. c.rekomendasi dari Lurah dan Camat;
4. d.surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL (surat Izin dari pemilik lahan);
5. e.mengisi formulir yang memuat tentang:
  1. 1.nama;
  2. 2.alamat/tempat tinggal/alamat tinggal;
  3. 3.bidang usaha yang dimohon;
  4. 4.waktu usaha;
  5. 5.perlengkapan yang dipergunakan; dan
  6. 6.jumlah modal usaha.
6. f.mengisi formulir surat pernyataan yang berisi:
  1. 1.belum memiliki tempat usaha di tempat lain, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
  2. 2.kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
  3. 3.tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha.
  4. 4.tidak memperdagangkan barang illegal.
  5. 5.tidak menambah atau merubah fasilitas umum yang di tempati.
  6. 6.tidak memindahtangankan kepada pihak lain.
  7. 7.kesanggupan mengosongkan/mengembalikan /menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi tersebut sewaktu-waktu di butuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
(4)Jangka waktu berlakunya KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
(5)Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian KTDU PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam memberikan KTDU PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 13 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 13 Tahun 1991