DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b. penyediaan; c. pengelolaan; d. penyaluran; e. pelaporan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN ')
5.Undang-Undalg Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 15 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 568O); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegzrng kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangal tahunal pemerintah daerah yang berisi rincian pendapatan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggararl yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairal dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yalg diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dal bahan lainnya yalg digunakan dalam proses penyiapal, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari Dengan Persetujual Bersama DEWAN PERWAKIIA.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN -3 tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergSzi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agErma, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9.Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oryza satiua.
10.Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/ stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yarrg dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
12.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancarn kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14.Rawan Pangal adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamalan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhal hsiologis bagi perhrmbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15.Rawan Pangan Transien adalah keadaal kerawanan pangan yalg disebabkan kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dal keadaan lain yang bersifat mendadak.
16.Rawal Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yalg dapat disebabkan keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
17.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan parrgan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18.Masyarakat Miskin adalah kelompok individu yang secara finansial tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/ atau Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
19.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekuranCan Clzi kronis dan infeksi berulang, terutarna pada 1OOO hari pertama kehidupan.
20.Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga Beras di tingkat konsumen yang mencapai 5olo (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung paling singkat 1 (satu) 4- minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/ atau masyarakat.
21.Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam ralgka memenuhi kebutuhan hayatinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah:

a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Stunting, Gejolak Harga Beras dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan ;
b.meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Palgan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, Shtnting, Gej olak Harga Beras dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga yalg berpotensi terkena Rawan Palgan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, Shmting, Gejolak Harga Beras dan keperluan lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang- undalgan; dan
d.tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yarrg ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.mengendalikan dan meningkatkan ketersediaan dan distribusi Palgan kepada masyarakat;
b.meningkatkan Konsumsi Parrgan berbasis sumberdaya lokal dalam ralgka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal;
c.meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan;
d.menanggulangi tedadinya Kerawanan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, Sturuting, Gejolak Harga Beras dan keperluan lain sesuai peraturan yang berlaku;
e.memperpendek jalur distribusi Pangan sampai ke tingkat masyarakat;
f.mendorong terwujudnya kemandirian Pangan;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.menjaga kecukupan Cadangal Pangan Pemerintah Daerah, antarwilayah kecamatan, dan altarwaktu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b.penyediaan;
c.pengelolaan;
d.penyaluran;
e.pelaporan;
f.partisipasi masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB III

CADANGAN PANGAN PEMEzuNTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah.
(2)Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gabah dan/ atau Beras.
(3)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakal Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi pangan mengajukan jumlah gabah dan/ atau Beras kepada Bupati untuk ditetapkan seb"gai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)).
(5)Penetapan jumlah gabah dan/ atau Beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbalgkan:
1. a.produksi gabah dan/atau Beras di wilayah Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.Kerawanan Pangal di wilayah Daerah.
(6)Penetapan jumlah gabah dan/ atau Beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaima-na dimalsud pada ayal (21 disesuaikal dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah;
2. b.potensi sumber daya Daerah; dal
3. c.kemampuan keuangan Daerah. (71 Perhitungal jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria:
4. a.jumlah penduduk;
5. b.konsumsi Beras per kapita per tahun; dan
6. c.proporsi terhadap Cadalgan Beras nasional.
(8)Tata cara perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakal Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat bekerja sama dengan badal usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, lumbung pangart masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi darr/ atau Badan Usaha milik swasta yang bergerak di bidang pangan.

BAB IV

PEI{YEDIAAN

Pasal 7

Penyediaan gabah dal/atau Beras pada Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.penyediaan yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. 1.gabah kering panen;
2. 2.gabah kering giling; atau
3. 3.beras;
b.penyediaan gabah dan/ atau Beras diutamakan dari hasil panen pada wilayah di Daerah;
c.penyediaan gabah dan/atau Beras dapat dilakukan bekerjasama dengan lumbung pangan masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tali, koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badal Usaha Milik Daerah dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pangan;
d.penyediaan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi panen untuk mempertahalan kualitas;
e.penyediaan dan pengelolaan Cadalgan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah; dan
f.penyediaan Cadalgan Pangan Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai denga,n harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau harga lainnya sesuai dengan harga pasar.
(2)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pangan dengan mempertimbangkan harga perkiraan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -7

BAB V

PENGELOI"AAN

Pasal 10

(1)Dalam ralgka pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lumbung pangan masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan/ atau badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/ atau badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pangan.
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Cadangan pangan Pemerinta-h Daerah dapat dititipkan untuk dikelola oleh lumbung pangan masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi danlata.u badal usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/ atau badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEI{-YALURAN

Pasal 11

Sasaral penyaluran dari pengelolaan Cadangan Pangal Pemerintah Daerah meliputi:

a.masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien dan Rawan Pangan Kronis;
b.masyarakat yang mengalami Gejolak Harga Beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung paling singkat 1 (satu) minggu dal/ atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat;
c.rumah tangga atau keluarga dengan kondisi Stunting atau resiko Stunting karena kurang gSzi; danlatau
d.kegiatal bantuan sosial/ santunan kepada Masyarakat Miskin.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…