DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Bidang usaha hiburan dan rekreasi: a. gelanggang olah raga; b. gelanggang seni; c. arena permainan; d. hiburan malam; e. panti pijat; f. taman rekreasi; g. karaoke; dan h. jasa impresariat/promotor. (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha: a. lapangan golf; b. rumah bilyard; c. gelanggang renang; d. lapangan tenis; e. gelanggang bowling; f. lapangan fudsal; dan g. sub jenis lainnya. (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha: a. sanggar seni; b. galery seni; c. gedung pertunjukan seni; d. sub jenis lainnya. (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha: a. arena permainan; b. sub jenis lainnya. (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha: a. kelab malam; b. diskotek; c. pub; d. pertunjukan insidentil; e. sub jenis lainnya. - 6 - (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha: a. panti pijat; b. sub jenis lainnya. (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha: a. taman rekreasi; b. taman bertema; c. sub jenis lainnya. (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha: a. karaoke; b. sub jenis lainnya. (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha: a. jasa impresariat/promotor; b. sub jenis lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1985 Nomor 56 Seri D Nomor 04);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1987 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Usaha hiburan dan rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
5.Pengusaha hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
6.Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dengan maksud melihat mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
7.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha rekreasi dan hiburan yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam usaha pariwisata.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
e.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
f.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi:

a.meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku usaha hiburan dan rekreasi;
b.meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah serta memajukan seni dan kebudayaan tradisional ditengah peradaban global;
c.mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan
d.menjamin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi yang selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah serta mencegah timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

BAB III

JENIS USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 4

(1)Bidang usaha hiburan dan rekreasi:
1. a.gelanggang olah raga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.hiburan malam;
5. e.panti pijat;
6. f.taman rekreasi;
7. g.karaoke; dan
8. h.jasa impresariat/promotor.
(2)Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
1. a.lapangan golf;
2. b.rumah bilyard;
3. c.gelanggang renang;
4. d.lapangan tenis;
5. e.gelanggang bowling;
6. f.lapangan fudsal; dan
7. g.sub jenis lainnya.
(3)Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
1. a.sanggar seni;
2. b.galery seni;
3. c.gedung pertunjukan seni;
4. d.sub jenis lainnya.
(4)Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
1. a.arena permainan;
2. b.sub jenis lainnya.
(5)Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
1. a.kelab malam;
2. b.diskotek;
3. c.pub;
4. d.pertunjukan insidentil;
5. e.sub jenis lainnya.
(6)Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
1. a.panti pijat;
2. b.sub jenis lainnya.
(7)Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
1. a.taman rekreasi;
2. b.taman bertema;
3. c.sub jenis lainnya.
(8)Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha:
1. a.karaoke;
2. b.sub jenis lainnya.
(9)Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha:
1. a.jasa impresariat/promotor;
2. b.sub jenis lainnya.
(10)Jenis usaha sub jenis lainnya yang belum disebut pada ayat
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
(2)Permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Bupati.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
1. a.foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
2. b.foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi;
3. c.foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 6

(1)Bupati mencantumkan obyek pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
(2)Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 7

(1)Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
2. b.tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
3. c.nama pengusaha;
4. d.alamat pengusaha;
5. e.nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
6. f.nama usaha hiburan dan rekreasi;
7. g.lokasi usaha hiburan dan rekreasi;
8. h.alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi;
9. i.nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
10. j.nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
11. k.nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
12. l.tanggal penerbitan TDUP.
(3)TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi.
(4)Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP yang baru kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
(5)TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan.
(2)Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang bersifat insidentil wajib memenuhi persyaratan dan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…