DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: Ruang lingkup penyelenggaraan HAM di Kabupaten Sragen mencakup: a. hak atas pekerjaan; b. hak atas pendidikan; c. hak atas kesehatan; d. hak atas perumahan; e. hak atas lingkungan hidup; f. hak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama; g. hak bagi Kelompok Rentan; h. hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekpresi; i. hak atas keadilan; j. hak atas Keragaman budaya; k. hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan; l. hak partisipasi masyarakat; m. hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan transportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara terutama pemerintah, pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat;
c.bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Hak asasi Manusia sesuai kewenangan Pemerintah Daerah perlu dibuat pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3
4.Bupati adalah Bupati Sragen
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sragen.
6.Aparatur pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, ditegakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8.Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalahimplementasi kebijakan yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen untuk melaksanakan, mengintegrasikan, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM dalam meberikan pelayanan , kebijakan dan keputusan publik.
9.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan HAM di Kabupaten Sragen mencakup:

a.hak atas pekerjaan;
b.hak atas pendidikan;
c.hak atas kesehatan;
d.hak atas perumahan;
e.hak atas lingkungan hidup;
f.hak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama;
g.hak bagi Kelompok Rentan; 4
h.hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekpresi;
i.hak atas keadilan;
j.hak atas Keragaman budaya;
k.hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan;
l.hak partisipasi masyarakat;
m.hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan t ransportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak.

BAB III

PELAKSANAAN HAK

Pasal 3

(1)Pemenuhan hak atas pekerjaan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:
1. a.keterpaduan;
2. b.persamaan hak;
3. c.demokrasi;
4. d.keadilan sosial;
5. e.keseteraan dan keadilan gender;
6. f.anti diskriminasi;
7. g.anti perdagangan manusia;
8. h.manfaat;
9. i.keamanan;
10. j.keselamatan; dan
11. k.kepastian hukum
(2)Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab menghormati, mendorong, melaksanakan dan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap warga daerah untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di alam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat
(2)dilaksanakan oleh SKPD yang fungsi dan tugasnya menangani ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah wajib mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerah.
(2)Penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
1. a.sekolah yang layak baik dari segi bangunan, perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki, dan fasilitas penunjang lainnya;
2. b.tenaga pendidik/pengajar yang memenuhi kualifikasi dan ser-tifikasi guru; termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang pantas dan memadai;
3. c.kurikulum/bahan ajar yang memenuhi standar;
4. d.layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang mengalami bencana alam, anak-anak berkebutuhan khusus/difabel; dan
5. e.dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20 % dari APBD.

Pasal 5

(1)Pemerintah dan pengelola sekolah swasta wajib mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua orang dan mengupayakan penyediaan beasiswa yang memadai.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan antara lain:
1. a.jaminan pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang disengelarakan oleh pemerintah;
2. b.pemberian kesempatan bagi mereka yang belum mendapat atau menyelesaikan pendidikan dasar tanpa biaya;
3. c.biaya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu; dan/atau
4. d.beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.

Pasal 6

Pemerintah wajib mengupayakan Pendidikan yang dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen. 6

Pasal 7

(1)Pemerintah wajib mendorong Pendidikan mendasar bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.
(2)Dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyediakan:
1. a.penyediaan program pendidikan bagi mereka yang putus sekolah;
2. b.penyediaan program pendidikan bagi remaja/orang dewasa yang belum bersekolah/buta huruf.

Pasal 8

(1)Pemerintah wajib mengupayakan Pendidikan dapat terjangkau oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyediakan:
1. a.layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus/disabel;
2. b.layanan pendidikan bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Pasal 9

(1)Pemerintah dan swasta wajib memberikan Informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat.
(2)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

Pasal 10

Informasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)meliputi:
1. a.hak memperoleh informasi bagi orangtua tentang perkembangan pendidikan anaknya;
2. b.kemudahan akses informasi terkait dengan pengelolaan dana pendidikan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…