DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Kedudukan dan Susunan Perangkat Desa - Pengangkatan Perangkat Desa - Masa Tugas - Hak, Kewajiban dan Larangan - Pemberhentian dan Sanksi - Kekosongan Jabatan Perangkat Desa - Berhalangan Sementara - Unsur Staf Perangkat Desa - Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah 3
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12.Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses penjaringan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
13.Tim pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim pengangkatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
14.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim pengangkatan untuk mendapatkan bakal Calon Perangkat Desa.
15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Tim pengangkatan ditetapkan sebagai bakal Calon Perangkat Desa.
16.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim pengangkatan terhadap bakal Calon Perangkat Desa baik dari segi administrasi dan kemampuan.
17.Calon Perangkat Desa adalah bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi persyaratan yang oleh Tim pengangkatan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
18.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 4 tuntutan hukum.
20.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(2)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.

Pasal 3

(1)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. 5
(3)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kebayan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Kepala Desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(3)Kepala Desa melaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(5)Untuk melaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

(1)Mutasi jabatan Perangkat Desa dilakukan dalam rangka untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 8

(1)Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.
(3)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.melaksanakan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa;
3. c.menerima pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa;
4. d.meneliti berkas administrasi persyaratan bakal Calon Perangkat Desa;
5. e.menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa;
6. f.melaksanakan seleksi bagi Calon Perangkat Desa; dan
7. g.menyerahkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 7 Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
5. e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
6. f.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
7. g.berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
8. h.berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor;
9. i.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, atau Perangkat Desa; dan
10. j.bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 8

Pasal 10

(1)Tim pengangkatan melaksanakan pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa dan penerimaan pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(3)Tim pengangkatan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman, pendaftaran dan sosialisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Jumlah bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
(2)Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
(3)Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal Calon Perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, tim pengangkatan membatalkan proses pengangkatan Perangkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…