DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Asas dan tujuan; 2. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan; 3. Tugas dan wewenang pemerintah daerah; 4. Pembangunan kepariwisataan; 5. Kawasan strategis pariwisata; 6. Usaha pariwisata; 7. Pendaftaran usaha pariwisata; 8. Hak, kewajiban, dan larangan; 9. Badan promosi pariwisata daerah; 10. Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja asing; 11. Peran serta masyarakat; 12. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 13. Sanksi administratif; 14. Pendidikan; 15. Ketentuan pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencala induk pembangunarr Kepariwisataan Daerah;

b.menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
c.menetapkan daya tarik wisata Daerah;
d.melaksanakan penda-ftarar, pencatata!, dan pendataan pendaftaran usaha pa.riwisata;
e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah; 8
f.memlasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dar produk pariwisata yang berada di Daerah;
g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k.mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

(2)Rencana induk pembangunan Kepari{.isataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf a meliputi pembangunan sbuktur industd Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, pengembangan kemitraan Usaha Pari\.lisata, peningkatan lcedibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 8

(1)Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurul b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata seca-ra terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka p€mberdayaan masyaral<at sebagaimana dimaksud pada ayat 9

Pasal 6

(1)Pembangunan Kepariivisataan Daerah meliputi:
1. a.Industri Pariwisata;
2. b.Destinasi Pari\Mi sata:
3. c.Pemasaran; darr
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencaia Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (l), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyedia produk lokal Kepariwisataan.
(3)Pembalgunan Destinasi Parirvisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimal{sud pada ayat (l), dilakukal melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
(4)Pembargunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan melatui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerai.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemasa.ran Pa-riwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingar serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam pembangunan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepari\a,isataan.

(1)Kawasan Strategis Pariwisata merupakan kau'asan wisata potensial di wilayah Daerah dar merupal<an daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata buatar, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, 1,visata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai penga-ruh besar terhadap tata rua-ng sekitamya dan p€ningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencara tata ruang wilayah. t0
(3)Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kauasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB !'II USAHA PARIWISATA

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA Pasal 1 1

Pasal 12

(l) Usaha Pariwisata berkaitar dengan pengelolaan atau penyelenggaraan usaha:

a.daya tarik wisata;
b.kawasan Pariu,isata;
c.jasa tran sportasi $'isata;
d.jasa perjalalan wisata;
e.jasa makanan darr minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.kegiatan hiburar dan rekreasi;
h.pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi Paiiwisata;
j.jasa konsultan Pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tftai dan
m.SPA.

(2)Usaha Pariwisata seLain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturar Bupati.

Pasal 13

(1)Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatarnya mengelola:
1. a.wisata alam;
2. b.wisata budaya;
3. c.wana wisata;
4. d.wisata tirta;
5. e.wisata religi;
6. f.wisata kuliner; dan/atau
7. g.wisata produk unggulan.
(2)Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
1. a.pengelolaan pemandian;
2. b.pengelolaan gua;
3. c.pengelolaan peninggalan sejarai dan purbalala;
4. d.pengelolaan museum;
5. e.pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungar adat;
6. f.pengelolaan objek ziarah;
7. g.pengelolaan makalan khas; l1
8. h.pengelolaan taman rekreasi;
9. i.pengelolaan souvenir; dan
10. j.pengelolaar produk unggulan.
(3)Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. {4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 14

(1)Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2 ayat (l ) huruf b meliputi:
1. a.penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasiLitas pendukung lainnya; dan
2. b.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
(2)Usaha kawasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggaralan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 15

(1)Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (t) huruf c diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:
1. a.mengangkut Wisatawan atau rombongan;
2. b.merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
3. c.jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
(2)Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Usaha:
1. a.angkutan jalan wisata;
2. b.angkutan kereta api u,isata; dan
3. c.angkutan sungai, danau dan waduk wisata. {3) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakar oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 17

Usaha Jasa Pe{alaran Wisata sebagaimara dimaksud da.lam Pasal 12 ayat (i) huruf d meliputi jenis Usaha:

a.Biro Pedalanan Wisata; dan
b.Agen Perjalalan Wisata.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…