DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.302.603.651.000,00

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daera} ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sragen. 1
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah renc{ura keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DpRD, 6il1 difgrapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggarzrn berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kew4jiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerinaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun .rnggaran berikutnya.
10.Sisa kbih Perhitungal Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapa.tan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 bedumfah Rp2.302.603.651.OOO,O0 (dua triliun .'94 ratus dua miliar enam ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). (21 APBD Tahun Anggaran 2O26 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2O26 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut: a, Pendapatan Daaah &2'178'708'474'563,00
1. b.Belarja Daerah &2301.103.651.m0,00 Dddt & (122.395.176.437,00)
2. c.Pembiayaan Daerah l.PenerinaanPembiayaan Rp123.895.176.437,00
  1. 2.Pengeluaran Pembiayaan &1.500-m-m,m Pembial,aan Netro Sim Lebih Pembiayaan Angaran Tahun Bcrkemen &r22.395.176.437,00 RpO,00 -3

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.178.708.474.563,OO (dua triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus del,apan juta empa,t ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lainlain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp564.O12.776.01f ,OO (lima ratus enam puluh empat miliar dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas: a pqjak Daerah;
1. b.retribusi Daerah;
2. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan d lainlain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagairnan6 dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp245.17|.27O.OOO,OO {dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.813.158.47O,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar detrapran ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huuf c direncanakan sebesar Rp33.270.331.999,O0 (figa puluh tiga. miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.758.015.542,OO (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar RpI.614.695.698.552,00 (satu triliun enam ratus empat belas miliar enatn ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah'
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.517.045.693.552,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu iima ratus lima puluh dua rupiah)'
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.650.000.O00,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima Puluh juta ruPiah). Pasa-1 6 Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 "yil p1 huruf b direncanakan sebesar Rp2'301'103'651 000'00 (dua triliun tiga ratus satu miliar seratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.beianja transfer. lima puluh tiga miliar tiga ratus dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delaPan

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp|.743.L67.859.344,0O (satu triliun tujuh ratus empat prtrtt tig. miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan iatus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), Yang terdiri atas:
1. a.belanja Pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanj a hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial'
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesarRpl.053.302'843.688,00(satutriliun rupiah).
(3)Belanj a barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6O7 .577.648.501,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus satu ruPiah)'
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) huruf c direncanakansebesarRpl.000.0o0.oo0,oo(satumiliar 5- rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp75' 138'367' 155,0O (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah)'
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6. 149.000'000,00 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah)'

Pasal 8

sebagaimana dimaksud b direncanakan sebesar Rp183.298.747.312,OO (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal aset tidak berwujud.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl '820'400'000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)'
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.684.871. 151,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah)'
(4)(s) modal huruf Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.924.63a.g64,OO (1ima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)' Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.500.726 .lg7,OO (delapan puluh enam miliar lima ratus juta tujut ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh ruPiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar ip 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)'
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp207' 1 i 1'000'00 (dua ratus tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah)' -6
(1)Anggaran beianja dalam Pasai 6 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10'00O'000'000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga'

Pasal 10

transfer huruf d Rp364.637 .044.344 ,OO (tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja bagi hasil; dan
b.belanja bantuan keuangan

(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.94O.000'000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)'
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp358'697'044'344,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat ruPiah).
(1)Anggaran belanja dalam Pasal 6 Anggaran PembiaYaan Pasal 2 aYat (2)
(1)Anggaran Penerimaan dalam Pasal 11

Pasal 11

Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp122.395.176.437,OO (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilal puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan PembiaYaan; dan
b.pengeluaran PembiaYaan.

Pasal 12

pembiayaan huruf a Rp123.895.17 6.437 ,OO (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Z) Sisa lebih perhitungan anggaran selanjutnya disebut SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp123'895' 176'437 'OO (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh ruPiah). -'7

Pasal 13

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)'
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1'500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 14

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp122.395.176.437,OO (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.395.176.437,OO (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)' bersifat wajib;
1. c.pengeluaran Daerah Pemerintah Daerah sebelumnYa, serta undangan; dan/ atau yang berada diluar kendali dan tidak daPat diPrediksikan amanat Peraturan Perundang- 8-

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…