DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Asas; 2. Tujuan dan prinsip; 3. Hak dan kewajiban anak; 4. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; 5. Kelembagaan KLA; 6. Pemenuhan hak-hak anak; 7. Kewajibanan dan tanggung jawab; 8. Peran serta pers dan media ramah anak; 9. Sanksi administratif; dan 10. Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

a.non diskriminasii
b.Kepentingan terbaik anak
c.Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
d.penghargaan terhadap pandangan anak/ partisipasi anak. BAB IN TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

(l) Peraturar Penyelenggaran KLA bertujuar untuk menjadi acuan Penyelenggaran KLA-

(2)Penyelanggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi tenvujudnya ana,k yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.Menjamin hak anak didalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kes€hatar;
3. c.menjamin pemenuhan hak ana]< di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
4. d.melindungi anak dari ancarnan permasalalan sosial dalam kehidupannya;
5. e.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak .
6. f.mengoptimalkan perar darl fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
7. g.membangun sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhar dasar anak untuk tumbuh darr berkembang secara optimal.

Pasal 4

Kabupaten layak Anak diselenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c.budaya dan kearifan loka.l;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikar hal yang paling baik bagr anak sebagai pertimbangar utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak/ partisipasi anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memliki 8 kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala seauatu hal yang mempengaruhi dirinya. BAE} IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagiar Kesatu Hak Anak

Pasal 5

Hak azasi arak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak aral< wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
c.hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
d.hak Pendidikan, pemanfaatan wal<tu lualg dan kegiatan budaya;
e.PerLindungan khusus.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban :

a.menghormati orang tua, uali, guru, darl orang yang lebih tua dimaaapun berada;
b.menjaga kehormatar diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan;
d.mencintaj tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai qjaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g.mel,aksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;dan
h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

Serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perLindungan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA. 9 Layak Anak

Pasal 8

(1)Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarara dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaar perangkat hukum yang mendukungnl,a dan informasi yang layak anak.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilai<sanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 9

(l) Kondisi non Iisik suatu wilayah ya,ng di dalam terdapat niLai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak;

(2)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
2. b.memitih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimal{asih:
5. e.sabar dan tidak memaksakar kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama;
7. g.mendengarkal pendapat anak dengan seksama; dan
8. h.memberi contoh hal-hal yang baik dan positii
(3)Keramahan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dari lingkungan Keluarga, RT, Rw, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan. (a) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak RT Ramah Anak, RW Ramah a.nak, Desa/Kelurahan l,ayak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kabupaten t ayak Anak, Sekola-h Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya. 10 BAB \,'I KELEMBAGAAN KI-A

Pasal 10

(1)Bupati membentuk dan memberhentikan anggota gugus tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
(2)Keanggotakan Gugus tugas terdiri dari OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Sragen.
(3)Cugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.
(4)Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
1. a.menetapkar tugas-tugas dad anggota Gugus Tugas KLA;
2. b.melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
3. c.mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
4. d.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
5. e.menyusun RADKLA 5 tahunan dan mekanisme ke{anya;
6. f.menyiapkar dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
7. g.melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD secara periodik; h.membina dan melaksanakan hubungan ke4asama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. i.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
9. j.memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak
(5)Pembentukan darr Pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Ougus Tugas KLA di Ketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
(2)Sekrctariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
(3)Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11

Pasal 12

Untuk pencapaian indikator KLA dialokasikan anggaran dari APBD Kabupaten dar sumber dana lainnya sesuai dengar peraturar perundang- undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengar fokus dan program KLA sebagaimara tercantum dalam RAD -KLA Kabupaten Sragen.

Pasal 14

(1)RAD disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketla Pembargunan Daerah.
(2)RAD memiuki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
(3)RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dal penyelesaiannya secara menyeluruh.
(4)RAD disosialisasikan kepada seluruh OPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyamlat Kabupaten Sragen secara umum.
(5)Ketentuan lebih larjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD. 12

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…