DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, di atas, perlu rliieiapkan cUima:. Peraturan Daerah Kabupaten Subang u-rkaii Jnisi.ii; pembeniukan Badan Usaha Milik Daerah di KalKiputei. Subang. vlengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 19o<S u-nuaa* Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan K.ibupau n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun V... . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnn 2851);
1. 2.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4 152);
2. 3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 ienia;m Kei .ar.si.n- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. J<"i Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Ki-publik Indonesia Nomor 428b);
3. 4.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 20U-I umaiisi Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neiiai.i Republik Indonesia Nomor 4335);
4. 5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 uniaus. Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kouanuar. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Juu-4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. 6.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 imianii Perimbangan Keuangan aritara Pemerintah Pusai dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neuar.i Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. 8.Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. 9.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pern ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 7);
13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapukali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 ter.tang Tata C,ara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemeriniahan Daerah;
15.Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 ten tan.:.; Bentuk llukum Badan Usaha Milik Daerah;
16.Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraiuran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2003 tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2003 Nomor 7). 2 Dcngan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS SUBANG MITRA ENERGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaicn Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5.Perseroan Terbatas Subang Mitra Energi yang selanjutnya disingkat PT. SME selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnva terbagi dalam saham dan memenuhi persayaratan.
6.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Subang Mitra Energi.
8.Rapai Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Subang Mitra Energi dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Pimpinan dan atau Dewan Komisaris.
9.Komisaris adalah unsur PT. Subang Mitra Energi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
10.Direksi adalah unsur dari Pengurus PT. Subang Mitra Energi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penycrtaan modal usaha pada PT. Subang Mitra Energi. 3
12.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasiona!, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang dengan nama PT. Subang Mitra Energi.
(2)Kepala Daerah segera memproses pendirian PT. Subang Mitra Energi.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT. Subang Mitra Energi berktrdudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Subang dan dapat membuka kanior i-abang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Usaha lainnya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1) Maksud Pembentukan PT. Subang Mitra Energi adalah merupakan sarana untuk mempercepat proses pembangunan Daerah. 2) Untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendayagunakan asei daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. 3) Perseroan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonumi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha. 4) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, perseroan dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang professional.

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

1) Untuk memenuhi tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Subang Mitra Energi melakukan kegiatan bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komcrsial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1.Lapangan usaha hulu migas mencakup :

a.Eksplorasi, pengeboran dan eksploitasi;
b.usaha penunjangnva. 4 3) Rincian Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjuinya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. 4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan kedalam berbagai jenis usaha oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VI

MITRA KERJA

Pasal 6

Dalam melakukan usahanya, PT. Subang Mitra Energi dapat bekerjasama dengan nitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha vlilik Negara, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasia Asing yang unduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip Derekonomian nasional. 1) Modal Dasar PT. Subang Mitra Energi ditetapkan dalam APBD Kabupaien Subang pada Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal. 2) Pemenuhan modal diselor untuk memenuhi modal dasar PT. Subang Miira Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraiuran porundang-undangan. 3) Modal yang dimiliki PT. Subang Mitra Energi adalah seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Salu Persen) dimiliki Pemerintah Daerajrÿdan modal dari pihak lain paling sedikit 1 % (satu persen) paling banyalf 49 % (empat puluh sembilan persen). 4) Modal yang dimiliki Pemerintah Daerah bersifat tidak dapat di dilusi (non diluted). 5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5). merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 6) Ketentuan lebih lanjut niengenai modal dan saham PT. Subang Mitra Energi diatur dalam Anggaran Dasar. 7) Penambahan modal PT. Subang Mitra Energi berdasarkan persetujuan RUPS. 8) Penambahan modal bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.kapitalisasi cadangan:
c.sumber lainnva. 9) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan daerah dan harus mendapat persetujuan DPRD. 10) Penambahan modal PT. Subang Mitra Energi berasal dari kapitalisasi cadangar. dan sumber lainnva ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5

BAB VIII

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8

(1)Pemegang saham PT. Subang Mitra Energi terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pemegang saham lainnya.
(2)Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen)

BAB IX

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

Organ PT. Subang Mi Ira Energi terdiri atas :

a.RUPS;
b.komisaris;
c.direksi.

Pasal 10

(1)Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT. Subang Mitra Energi adalah :
1. a.Rapat Umum Tahunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
2. b.Rapat Umum Petne.uarig Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pemegang Saham.
(2)Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan legas dinyatakan lain.
(3)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(4)Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(5)Putusan RUPS dianibil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peratui an Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, di atas, perlu rliieiapkan cUima:. Peraturan Daerah Kabupaten Subang u-rkaii Jnisi.ii; pembeniukan Badan Usaha Milik Daerah di KalKiputei. Subang. vlengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 19o<S u-nuaa* Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan K.ibupau n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun V... . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnn 2851);
1. 2.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4 152);
2. 3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 ienia;m Kei .ar.si.n- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. J<"i Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Ki-publik Indonesia Nomor 428b);
3. 4.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 20U-I umaiisi Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neiiai.i Republik Indonesia Nomor 4335);
4. 5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 uniaus. Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kouanuar. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Juu-4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. 6.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 imianii Perimbangan Keuangan aritara Pemerintah Pusai dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neuar.i Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. 8.Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. 9.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pern ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 7);
13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapukali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 ter.tang Tata C,ara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemeriniahan Daerah;
15.Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 ten tan.:.; Bentuk llukum Badan Usaha Milik Daerah;
16.Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraiuran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2003 tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2003 Nomor 7). 2 Dcngan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS SUBANG MITRA ENERGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaicn Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5.Perseroan Terbatas Subang Mitra Energi yang selanjutnya disingkat PT. SME selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnva terbagi dalam saham dan memenuhi persayaratan.
6.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Subang Mitra Energi.
8.Rapai Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Subang Mitra Energi dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Pimpinan dan atau Dewan Komisaris.
9.Komisaris adalah unsur PT. Subang Mitra Energi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
10.Direksi adalah unsur dari Pengurus PT. Subang Mitra Energi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penycrtaan modal usaha pada PT. Subang Mitra Energi. 3
12.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasiona!, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang dengan nama PT. Subang Mitra Energi.
(2)Kepala Daerah segera memproses pendirian PT. Subang Mitra Energi.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT. Subang Mitra Energi berktrdudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Subang dan dapat membuka kanior i-abang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Usaha lainnya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

1.Lapangan usaha hulu migas mencakup :

a.Eksplorasi, pengeboran dan eksploitasi;
b.usaha penunjangnva. 4 3) Rincian Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjuinya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. 4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan kedalam berbagai jenis usaha oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VI

MITRA KERJA

Pasal 6

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.kapitalisasi cadangan:
c.sumber lainnva. 9) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan daerah dan harus mendapat persetujuan DPRD. 10) Penambahan modal PT. Subang Mitra Energi berasal dari kapitalisasi cadangar. dan sumber lainnva ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5

BAB VIII

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8

(1)Pemegang saham PT. Subang Mitra Energi terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pemegang saham lainnya.
(2)Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen)

BAB IX

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

Organ PT. Subang Mi Ira Energi terdiri atas :

a.RUPS;
b.komisaris;
c.direksi.

Pasal 10

(1)Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT. Subang Mitra Energi adalah :
1. a.Rapat Umum Tahunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
2. b.Rapat Umum Petne.uarig Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pemegang Saham.
(2)Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan legas dinyatakan lain.
(3)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(4)Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(5)Putusan RUPS dianibil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peratui an Perundang-undangan yang berlaku.